Aceh Utara, MediaKontras.id | Pemerintah pusat resmi melantik pejabat baru Administrator dan Pengawas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Rabu (10/9), dipimpin Sekretaris Kemenko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso.
Dalam arahannya, Susiwijono menekankan peran strategis KEK Arun yang terletak di jalur logistik Selat Malaka. Ia juga menyoroti peluang besar pengembangan industri energi hijau melalui proyek blue dan green ammonia oleh TOYO Engineering.
“Para pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, serta senantiasa berkoordinasi dengan Sekjen Denas KEK,” ujarnya.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain:
• Denni Ridwan, ST., M.Sc. sebagai Kepala Administrator KEK Arun Lhokseumawe.
• Faisal, S.Sos. sebagai Kepala Subbagian Pengawasan dan Pengendalian.
• Mukaddis, S.T. sebagai Kepala Subbagian Perizinan Berusaha, Perizinan Lainnya, dan Non-Perizinan.
• Jufriadi, S.Pi., M.Si. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, menyampaikan capaian positif KEK Arun. Hingga 2025, kawasan ini telah membukukan investasi sebesar Rp2,97 triliun, terdiri atas realisasi Badan Usaha Rp15,37 miliar dan realisasi Pelaku Usaha Rp2,96 triliun, serta menyerap 1.832 tenaga kerja.
“Kinerja positif ini menjadi fondasi penting untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan, dengan kerja nyata, sinergi lintas sektor, dan kepemimpinan yang kuat dari pejabat Administrator dan Pengawas KEK yang baru dilantik,” tegas Rizal.
Acara pelantikan turut dihadiri jajaran pejabat Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Kemenko Perekonomian, Dewan Kawasan Pemerintah Provinsi Aceh, serta perwakilan instansi terkait.
Pelantikan pejabat baru dan capaian investasi KEK Arun adalah sinyal positif. Namun, agar benar-benar menjadi jalan bagi Aceh Utara bangkit, diperlukan kepemimpinan yang kuat, sinergi antara pemerintah pusat–daerah, serta keberpihakan nyata pada masyarakat lokal. Jika tidak, Aceh Utara berisiko hanya jadi penonton dalam geliat ekonomi di tanahnya sendiri.
Sumber Siaran Pers
HM.02.02/109/SJ.DNKEK25/09/2025
Kepala Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi.
