MediaKontras.id | Aksi yang dilakukan Gerakan Aliansi Masyarakat Bireuen (GAMB) di depan kantor DPRK Bireuen pada 24 Desember terlihat ricuh dan anarkis, beberapa fasilitas publik rusak akibat aksi tersebut.

Ketua PB Himabir Banda Aceh, T. Rahmat Al Qahhar ikut menyoroti dan menyayangkan hal tersebut bisa terjadi, silahkan masyarakat menyampaikan aspirasi namun jangan pula merusak fasilitas publik milik negara yang dibangun dengan uang rakyat melalui pajak.

“Kita sepakat kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak konstitusional setiap warga negara, namun penyampaian pendapat harus dilakukan dalam koridor demokrasi yang baik dan santun” ujar rahmat.

Rahmat juga menyampaikan, jika penyampaian pendapat sampai dilakukan dengan cara “chaos” akan mencoreng citra gerakan masyarakat. Dalam perkembangan demokrasi negara yang saat ini sudah mulai berkembang bagus, maka upaya menyampaikan aspirasi dengan cara elegan jauh lebih diutamakan.

“Saya yakin masyarakat sekarang sudah cerdas dan bisa membedakan gerakan yang berlandaskan kepentingan rakyat, atau gerakan yang sekedar ingin mengacaukan ketentraman masyarakat,” tambah rahmat yang juga alumni Fakultas Ekonomi USK.

Terakhir, rahmat menegaskan pembangunan fasilitas umum berasal dari kontribusi masyarakat, berupa retribusi pajak parkir, pasar tradisional, hiburan, restoran, hotel, dan bagi hasil pajak kendaraan. Karenanya, masyarakat mesti mengamankan aset-aset pemerintah maupun milik masyarakat.

“Tentu jika aset dirusak, yang rugi juga masyarakat, dan membangunnya kembali juga butuh waktu yang lama, dana yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat malah harus memperbaiki apa yang dirusak dalam aksi tersebut, kita berharap hal tersebut jangan sampai terjadi lagi, sampaikan pendapat secara aman, damai, dan santun,” tutup rahmat.