Kritik Akademisi, PAD Dipangkas

MediaKontras.id, Lhokseumawe | Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh (Unimal), Nazaruddin, menilai kebijakan efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe Tahun 2025 justru berpotensi mengancam kemandirian fiskal daerah.

Menurut nazar, kebijakan yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 ini menunjukkan gejala policy dismantling, yakni pelemahan kebijakan fiskal secara sistematis.

“Belanja operasional malah naik Rp3,7 miliar, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipangkas Rp9,4 miliar atau 11,8%. Bahkan, Transfer Pusat juga turun Rp5,2 miliar. Ironisnya, belanja modal yang jadi motor pembangunan daerah – dipotong Rp3 miliar,” ungkap Nazar kepada MediaKontras.id, pada Senin (30/6/2025).

Ia menyebut struktur APBK 2025 justru memperlihatkan kecenderungan incrementalism atau pendekatan tambal-sulam yang mempertahankan ketergantungan terhadap dana pusat. Hal ini terlihat dari lonjakan belanja transfer yang mencapai Rp124,7 miliar komponen anggaran yang rawan dipolitisasi dan tidak mencerminkan keberpihakan pada pembangunan produktif.

Kondisi ini, menurut Nazar, mencerminkan policy displacement, yaitu ketika pemerintah daerah menghindari akar persoalan seperti lemahnya inovasi PAD, dan malah memindahkan beban anggaran ke sektor konsumtif seperti belanja pegawai.

“Efisiensi sejati bukan memangkas PAD dan belanja modal, melainkan berani menghapus belanja tak produktif yang menyedot anggaran tanpa hasil nyata,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan risiko moral hazard, yakni situasi di mana birokrasi mengamankan kepentingan sendiri melalui peningkatan belanja operasional, sementara publik kehilangan akses terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan publik jangka panjang.

Selain itu kata Nazar. Pergeseran anggaran berkedok “penyelarasan Asta Cita” nasional ini adalah bentuk policy displacement (perubahan tambal-sulam tanpa terobosan strategis): menghindari akar masalah lemahnya inovasi PAD dgn mengorbankan otonomi daerah.

“Jika pola ini terus dibiarkan, Nazaruddin memperkirakan Lhokseumawe akan terperosok dalam policy inertia – kelambanan sistemik yang akan mengubur kemandirian fiskal dan memperlemah daya saing daerah di masa depan,” tutupnya.