Karang Baru, MediaKontras.id | Gelombang protes rakyat Aceh Tamiang pecah hari ini, Senin (29/12/2025). Seratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) mengepung Kantor Bupati Aceh Tamiang dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung panas dan penuh tuntutan.
Kedatangan massa disambut langsung oleh jajaran petinggi daerah, di antaranya Wakil Bupati Aceh Tamiang, Sekretaris Daerah (Sekda), serta Kapolres Aceh Tamiang yang turun langsung mengawal jalannya aksi di halaman kantor bupati.
Mosi Tidak Percaya “Mana Transparansi Anggaran?”, Dalam orasinya, Komando Aksi Uden KS dengan lantang menyuarakan mosi tidak percaya terkait pengelolaan dana bantuan. ARB menuntut Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk membedah data dan bersikap transparan dalam mengelola anggaran banjir.
“Rakyat berhak tahu ke mana perginya setiap rupiah anggaran banjir! Kami minta transparansi, bukan sekadar angka di atas kertas yang tidak menyentuh akar rumput,” tegas Uden KS di hadapan para pejabat yang hadir.
Korlap Aksi sampaikan pesan Menohok untuk Pejabat, Jangan ‘Asal Bunyi’
Suasana sempat memanas saat orator memperingatkan para pejabat, baik di tingkat nasional maupun daerah, agar tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan (statement) yang mencederai perasaan korban bencana.
“Pikir dulu sebelum bertindak dan berbicara! Jangan membuat statement yang hanya memperkeruh suasana. Rakyat sedang menderita, jangan tambah beban kami dengan narasi yang tidak berpihak pada korban,” bunyi salah satu poin pernyataan sikap mereka.
Desak Presiden Prabowo Turun Tangan
Mengingat dampak banjir bandang yang melumpuhkan sendi-sendi ekonomi daerah, ARB secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status Bencana Nasional.
Mereka menilai kekuatan APBD Aceh Tamiang tidak akan sanggup memulihkan kerusakan tanpa intervensi penuh dari Pemerintah Pusat.
Apresiasi untuk Relawan, Sentilan untuk Birokrasi Di sisi lain, ARB memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para relawan yang telah berjibaku di lapangan.
Hal ini sekaligus menjadi sentilan bagi birokrasi pemerintah yang dinilai lamban dibanding gerakan swadaya masyarakat.
Janji Pemerintah Dinanti. Dihadapan seratusan massa yang menuntut kepastian, Wakil Bupati dan jajaran Sekda menerima langsung pernyataan sikap tertulis dari ARB. Namun, massa menegaskan bahwa kehadiran para pejabat di lapangan tidak ada artinya jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat.
“Kami akan terus mengawal ini. Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar!”, pungkas Uden KS (Komando Aksi).
