Direktur Nusantara Research Center, Ferizal Mukhtar, menyoroti tarik ulur status empat pulau di Aceh yang belakangan menimbulkan polemik antar pemerintah daerah dan pusat.

Ia memperingatkan bahwa persoalan ini berpotensi menimbulkan disintegrasi dan memicu konflik baru di tengah masyarakat.

“Tarik ulur terhadap status empat pulau di Aceh ini tidak bisa dianggap sepele. Bila tidak ditangani secara arif dan tepat, isu ini bisa menjadi pemicu disintegrasi,” kata Ferizal dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/6).

Menurut Ferizal, perdebatan mengenai kewenangan administratif dan pengelolaan wilayah ini justru mengancam stabilitas daerah dan nasional. Ia meminta semua pihak menahan diri dan tidak memperkeruh situasi.

“Jangan tambah konflik baru di tengah masyarakat yang sudah mulai lelah dengan ketidakpastian. Ini bukan hanya soal batas wilayah, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap negara,” tegasnya.

Melihat eskalasi yang terus berkembang, Ferizal pun mendesak Presiden Prabowo untuk turun tangan langsung dan mengambil alih penyelesaian masalah ini.

“Presiden harus ambil alih. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut karena bisa merembet menjadi isu politik dan sosial yang lebih luas,” ujarnya.

Sebelumnya, empat pulau di wilayah Aceh-yang belakangan status administratifnya dipersoalkan-menjadi titik perdebatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Polemik ini menyita perhatian publik, terutama menyangkut batas wilayah dan otoritas pengelolaan sumber daya alam di kawasan tersebut.