Jakarta, MediaKontras.id|Dugaan tindak pidana penganiayaan terjadi di lingkungan Polda Metro Jaya, tepatnya di ruang Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO. Insiden tersebut memicu keprihatinan publik karena berlangsung di lokasi yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pencari keadilan.
Peristiwa itu terjadi saat Fahd Arafiq memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani proses konfrontasi dengan pihak terlapor, Faisal, terkait kasus yang tengah ditangani.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Fahd Arafiq hadir tidak hanya bersama istrinya, Rani, tetapi juga diduga didampingi sejumlah pria berpostur tegap dan berwajah sangar. Situasi kemudian memanas sebelum proses konfrontasi berlangsung.
Diduga, beberapa orang dari rombongan tersebut melakukan tindakan kekerasan terhadap Faisal. Akibatnya, Faisal mengalami pemukulan di dalam area pemeriksaan. Tidak hanya itu, Ahmad Rifa’i, sopir yang mengantar korban, juga dilaporkan menjadi korban pengeroyokan saat berupaya masuk ke ruangan setelah mendengar keributan.
Sumber menyebutkan, jumlah orang yang terlibat dalam insiden tersebut mencapai puluhan orang dan sebagian di antaranya diduga merupakan preman bayaran. Dugaan ini semakin memperkuat asumsi adanya upaya untuk mengganggu atau menggagalkan proses konfrontasi yang sedang berlangsung.
Selain itu, muncul pula dugaan keterlibatan oknum aparat dari Tentara Nasional Indonesia, khususnya dari Polisi Militer Angkatan Darat. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait hal tersebut.
Ironisnya, insiden ini terjadi di ruang Direktorat PPA-PPO, yang semestinya menjadi tempat perlindungan bagi korban dan saksi dalam proses hukum. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius terkait standar pengamanan internal di institusi penegak hukum.
Kasus ini memicu sorotan publik mengenai profesionalitas dan keamanan di lingkungan kepolisian. Masyarakat mendesak agar pihak berwenang mengusut tuntas peristiwa tersebut serta menindak tegas siapa pun yang terlibat, tanpa pengecualian.
Korban berharap Polda Metro Jaya dapat segera memberikan klarifikasi resmi, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
