MediaKontras.id | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Langsa merekomendasi ikhwal tertundanya pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa dengan cara negosiasi dan mediasi agar trias politica yang bermasalah cepat terurai dan menemukan titik terang.
Mewakili Ketua FKDM Ustadz Dr Zulkarnain MA, menyampaikan hal itu pada rapat rutin yang digelar di Aula Kesbangpol Langsa, Kamis, 8 Mei 2025.
“Apabila dari salah satu trias politica itu bermasalah, maka bermasalah daerah itu dan ini sedang terjadi di Kota Langsa, dan menyikapi hal ini ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan,” ungkap ustadz Zulkarnain.
Masih katanya, misalnya kalau gesekan friksi ini tidak selesai maka terjadilah bak jamur pada musim hujan yang artinya jabatan Penjabat (Pj —red) dan Pj terus akan hadir di Kota Langsa.
Tentunya dalam kontek ini yang dirugikan masyarakat, kenapa karena legislatifnya tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena sejauh ini tidak ada pembahasan anggaran belanja, lantas dari dampak itu adanya pemotongan anggaran dari pusat sebesar Rp140 miliar.
“Bayangkan kalau kondisi ini terjadi hingga 5 tahun maka dikali Rp140 miliar, nah siapa dalam hal ini rugikan,” papar Ustadz Zulkarnain yang juga PD Muhammadiyah itu.
Kalau hal ini terus bertahan akan muncul dari orang-orang cerdas di Kota Langsa dan dipastikan ada gejolak besar, persoalan pemerintah ini tidak seperti mengelola perusahaan melainkan ketata negaraan.
Jadi kalau gesekan friksi ini terus terjadi dari ke-egoan, maka tugas FKDN dalam hal ini dapat mewaspadai dini dan wajib memberikan masukan yang positif kepada pemerintah.
Adapun rekomendasi yang diberikan berupa negosiasi dan mediasi agar gesekan trias politica yang terjadi di kota Langsa mereda.
Hal lain dalam rapat itu berdasarkan data BPS Aceh, Kota Langsa termasuk 5 besar angka penganguran tertinggi di Aceh ditambah kekisruhan di Langsa maka dikuatirkan akan menjadi nomor satu di Aceh.
“Langsa ini menjadi anak yatim dan piatu yang tak punya bapak dan ibu, lebih mengerikan angka pengangguran meningkat, dimana selesai SMU tidak ada pekerjaan hingga ke jenjang S-1 sampai ke S-3 bakal terjadi bila kisruh politik ini berlanjut,” paparnya.
Bila tak kunjung terselesaikan gesekan trias politica maka akan terjadi Pj terus. Berharap pemimpin kita dengan segala keikhlasan dan berkenan duek pakat (musyawarah —) yang sifatnya menguntungkan semua pihak dan juga masyarakat Langsa, baik itu untuk tataran legislatif, eksekutif maupun yudikatif.
Senada Ketua MPU Kota Langsa, Tgk H Shalahuddin Muhammad, S.Ud, MH, mengatakan cara menyelesaikan persengketaan ada dua yakni negosiasi dan mediasi.
Negosiasi proses komunikasi antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan berbeda, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Proses ini melibatkan tawar-menawar, perundingan, dan pertukaran ide untuk mencapai titik tengah yang menguntungkan semua pihak.
Kemudian mediasi adalah adanya pihak ketiga baik dari kalangan ulama maupun pemerintah yang sama menyepakati.
“Kita menghimbau semua pihak terkait kiranya mampu hilangkan ego dan kepentingan kelompok demi masyarakat Langsa,” pinta Tgk H Shalahuddin yang kerab disapa Abati.
Menurutnya secara analogi kondisi Langsa saat ini ibarat perahu besar yang membawa penumpang tetapi tidak jelas maka arah dan dikuatirkan para penumpang akan membocorkan perahu besar itu karena arah tujuan tidak jelas.
Sedangkan Ketua MAA Kota Langsa, Mursyidin Budiman, lebih menyarankan mediasi atau mufakat dengan menggunakan lembaga adat yang tentukan ada unsur Forkompinda plus didalamnya.
Kadis Syariat Islam dan Pendidikan Dayah (DSI dan PD) Kota Langsa, Kamaruzzaman SH.I, isu pelantikan menjadi isu hot dan perhatian khusus dan mendorong agar Forkompinda plus melakukan dialog kepada anggota dewan untuk berdialog.
Pj Wali Kota Langsa, Dr Syaridin melalui Asisten II Pemko Langsa, Ali Musafah SE, menjelaskan tugas dan fungsi FKDM menjaring dan mengkoordinir dari masyarakat yang bersifat ancaman bagi pemerintah.
Oleh karenanya sudah tepat FKDM ini digelar untuk menyikapi kondisi kekinian dan memberikan masukan terhadap pemerintah daerah.
“Apapun yang menjadi rekomendasi dari hasil rapat ini akan kita tindaklanjuti dan kita berikan laporan kepada atasan guna mengambil sikap yang bijak,” ungkapnya.
Membahas situasi dan kondisi Kota Langsa terkait dengan prihal penundaan pelantikan walikota Langsa yang mana bisa berpotensi rawan bahaya dan bisa menjadi kota yang anarkis.
Hal lain, memberikan informasi dan aspirasi kepada pemerintah daerah dengan mengisi kegiatan yang positif seperti dzikir bersama dan doa bersama demi terciptanya situasi dan kondisi yang damai.
“Melakukan koordinasi dengan seluruh unsur Forkopimda Kota Langsa agar informasi yang lebih awal kita dapatkan bisa mengcover kegiatan tersebut baik secara positif maupun negatif dan dapat bekerja sama dalam menjaga keutuhan wilayah Kota Langsa,” imbuhnya.
Kaban Kesbangpol Langsa, Zulhadisyah, mengatakan sebagai mata dan teliganya pemerintah akan menyampaikan hasil rapat FKDM ini, karena sejatinya Kesbangpol adalah jembatan dari unsur masyarakat yang nantinya akan disalurkan ke pemerintah.
“Semoga rekomendasi ini menjadi sebuah acuan dan trias politica yang bergesekan hari ini cepat mereda dan menghadirkan pemimpin baru di Kota Langsa,” tandasnya. [ian]
