MediaKontras.id | Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem kembali menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, terhitung sejak 23 hingga 29 Januari 2026.
Keputusan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat perpanjangan status tanggap darurat yang digelar secara virtual dari ruang rapat Posko Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis malam (22/1/2026).
Perpanjangan status ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Januari 2026. Mualem menegaskan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi penanganan bencana di lapangan yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas.
“Berdasarkan laporan dari lapangan dan para bupati, penanganan darurat masih membutuhkan waktu, khususnya di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya,” ujar Mualem.
Ia menjelaskan, perpanjangan status tanggap darurat bertujuan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta pemulihan akses masyarakat dapat berjalan lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk ke gampong-gampong terdampak yang sulit dijangkau.
Dalam arahannya, Mualem juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses akibat rusaknya infrastruktur penghubung.
“Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan sedikitnya delapan jembatan darurat. Saat ini warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Ketika debit air meningkat, akses transportasi benar-benar terputus,” ungkapnya.
Sejalan dengan penetapan tersebut, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk segera mengambil langkah-langkah strategis di lapangan. Fokus utama diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satgas Pemulihan Bencana kementerian, percepatan pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, serta lahan pertanian warga.
Selain itu, Mualem menekankan pentingnya percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolir serta prioritas pencarian korban yang masih hilang. Ia juga menargetkan agar dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) dapat diselesaikan paling lambat 2 Februari 2026.
“Saya instruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke gampong-gampong yang masih terisolir dan tuntaskan pemulihan fasilitas publik maupun lahan warga,” tutup Mualem.
