MediaKontras.id | Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Langsa, Abdi Maulana mendesak Bupati Aceh Timur dan Bupati Aceh Tamiang agar segera mengorbankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah untuk penanggan korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi beberapa hari lalu, Kamis, 4 Desember 2025.
“Kami minta kedua pimpinan baik Aceh Timur dan Aceh Tamiang dapat mengorbankan APBD nya untuk menolong para korban banjir dan tanah longsor dan menjadi khalifah Fill ard yang sejati di muka bumi ini,” tegas Abdi Maulana yang mengirimkan pres rilisnya, kepada MediaKontras. id, yang juga sekaligus eks Komandan Korsp Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) IAIN Langsa.
Lebih lanjut, bencana banjir yang hampir dikategorikan seperti Tsunami jilid ke-2 yang terjadi di 18 kab/kota Provinsi Aceh menjadi mawas diri, i’tibar, serta introspeksi diri kepada seluruh masyarakat Aceh, terkhusus kepada para pemimpin daerah di wilayah kerja HMI Cabang Langsa yaitu Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur.
Sudah satu minggu lebih sudah masyarakat di tiga kab/kota wilayah kerja HMI Cabang Langsa sudah menderita akibat kondisi bencana yang sangat mencekam.
Langkah cerdas serta berkompeten harus segera di lakukan oleh pimpinan daerah guna penanggulangan bencana yang terjadi ataupun pemulihan secara cepat dan tanggap guna mengurangi penderitaan masyarakat.
HMI mendesak kepada tiga pimpinan daerah kab/kota wilayah kerja HMI Cabang Langsa menegaskan ini penderitaan kemanusiaan, singkirkan embel-embel politik ataupun kepentingan pribadi, rakyat perlu dikurangi penderitaannya. Bencana ini sebagai pengingat kepada kita bahwa kedaulatan tertinggi itu di tangan rakyat, bukan di tangan kepentingan elit politik yang selama ini terlena.
Kebijakan pimpinan daerah Kota Langsa bisa menjadi barometer bagi Bupati Atim dan Atam guna penanggulangan darurat untuk mementingkan masyarakat dengan mengorbankan kepentingan birokrasi.
“Jangan hanya tau pencitraan yang berlebihan dengan main banjir, seperti tidak ada pasukan serta dengan hanya mengharapkan bantuan pemerintah pusat yang notabene sangat lambat dari pada siput yang berjalan,” ulasnya.
Diketahui APBD Atam dan Atim jauh berkali lipat lebih banyak dari pada APBK Kota Langsa. Pengorbanan kepentingan birokrasi lebih mulia untuk mengurangi penderitaan rakyat dari pada kepentingan penguasa partai politik ataupun kepentingan penguasa pribadi dan itu sudah di atur dalam undang-undang ketika daerah menghadapi bencana alam.
“Sekali lagi HMI berharap serta mendesak Bupati Atam dan Atimq untuk mencontoh Pemko Langsa segera gunakan APBD untuk memberikan pertolongan pertama ataupun penanggulangan bencana cepat tanggap, guna dapat mengurangi penderitaan masyarakat yang sedang menghadapi kondisi yang sangat mencekam serta mempercepat pemulihan kondisi pasca bencana yang meluluh lantakkan negeri bertajuk bumi serambi Mekkah ini,” pungkasnya. [ian]
