Lhokseumawe, MediaKontras.id | Memasuki hari ketiga pasca banjir besar yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh, situasi kebutuhan dasar warga semakin kritis. Sejumlah daerah mulai mengalami kelangkaan bahan pokok akibat terputusnya jalur distribusi utama Aceh – Medan. Jalur tersebut hingga hari ini belum sepenuhnya dapat dilalui, membuat ribuan warga di lokasi terdampak terancam krisis logistik.

Ratusan truk logistik yang sudah sepekan berusaha memasuki Aceh masih tertahan di beberapa titik kritis meskipun ruas Tol Tanjung Pura telah kembali beroperasi. Hambatan utama justru berada di jalur nasional serta wilayah perbatasan yang masih lumpuh karena longsor dan banjir.

Sejumlah titik krusial yang hingga kini belum terselesaikan meliputi:

Bukit Semadam – Material longsor masih menutup sebagian badan jalan dan belum sepenuhnya dapat dilewati kendaraan berat.

Bukit Alur Gantung – Kerusakan jalur menyebabkan arus transportasi logistik tersendat.

Kawasan Tualang Cut (Aceh Tamiang–Langsa) – Genangan air belum surut sehingga kendaraan angkutan logistik kembali tertahan.

Kondisi ini menuai perhatian publik terkait lambannya langkah pemerintah Aceh dalam melakukan percepatan pembukaan jalur distribusi. Penundaan penanganan dinilai berpotensi memicu krisis kemanusiaan jika kebutuhan dasar warga tidak segera terdistribusi secara merata.

“Keterlambatan respons pemerintah Aceh dalam situasi darurat seperti ini sangat berbahaya. Krisis logistik tidak hanya masalah distribusi, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat. Kita tidak memiliki waktu untuk birokrasi yang bertele-tele,” tegas Sofyan, dalam wawancara pada hari Minggu, (30/Nov/2025). Siang.

Sofyan mendesak TNI dan Polri mengambil peran lebih besar dan terkoordinasi, khususnya dalam percepatan pembukaan akses jalan, pembukaan jalur logistik, dan pendistribusian bantuan menggunakan peralatan berat dan armada taktis.

“TNI–Polri punya kemampuan teknis, peralatan, serta kecepatan operasi di lapangan yang dibutuhkan dalam kondisi darurat. Negara harus hadir melalui institusi vertikal ketika kapasitas pemerintah daerah terbatas,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia, untuk mengeluarkan instruksi khusus penanganan banjir Aceh secara luar biasa dan lintas sektor.

“Aceh tidak boleh dibiarkan menghadapi bencana ini sendirian. Tindakan cepat adalah penentu keselamatan warga,” tutup Sofyan.