Oleh Dr. Al Chaidar Abdurrahman Puteh, Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh.
Board of Peace (BoP) yang digagas dalam kerangka kebijakan Donald Trump, terutama melalui Abraham Accords, sering dipromosikan sebagai jalan menuju perdamaian di Timur Tengah. Namun, kenyataannya BoP lebih menyerupai sebuah panggung politik yang menormalisasi penjajahan Israel atas Palestina. Alih-alih menghadirkan keadilan, BoP justru memperpanjang penderitaan rakyat Palestina dengan memberikan legitimasi internasional kepada Israel.
Indonesia, dengan amanat konstitusional yang jelas menolak segala bentuk penjajahan, berada dalam posisi yang sangat krusial. Keterlibatan Indonesia dalam forum semacam BoP dapat dipandang sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi. Lebih dari itu, sikap ini berusaha menghapus sejarah penting bahwa Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia ketika banyak negara lain enggan melakukannya. Melupakan fakta sejarah ini berarti mengabaikan solidaritas yang telah menjadi fondasi hubungan Indonesia–Palestina sejak awal kemerdekaan.
Banyak negara Arab menolak untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut Board of Peace (BoP), yang dalam praktiknya identik dengan Abraham Accords. Kesepakatan ini digagas oleh pemerintahan Donald Trump untuk menormalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Arab. Namun, tidak semua negara Arab bersedia ikut serta.
Negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Aljazair, Irak, dan Tunisia menolak bergabung karena menilai normalisasi hubungan dengan Israel tanpa penyelesaian isu Palestina sama saja dengan mengkhianati perjuangan rakyat Palestina. Penolakan ini berangkat dari prinsip bahwa perdamaian sejati hanya bisa dicapai jika hak-hak dasar Palestina diakui, termasuk hak atas tanah dan kedaulatan.
Edward Said dalam bukunya _Peace and Its Discontents_ menegaskan bahwa proses perdamaian semacam ini hanyalah “perdamaian semu” yang mengabaikan keadilan. Ia menulis: _“Rather than bringing justice, the accords have created a system of control, where Palestinians are managed, not liberated. This is not peace, but a continuation of dispossession under another name”_ (Said, 2012: 185). Kutipan ini relevan untuk menjelaskan mengapa banyak negara Arab menolak BoP: mereka melihatnya sebagai mekanisme legitimasi penjajahan, bukan solusi konflik.
Sikap penolakan negara-negara Arab ini sejalan dengan pandangan Majelis Mujahidin Indonesia yang menilai BoP sebagai alat penjajahan. Dengan demikian, BoP tidak hanya gagal membangun konsensus di dunia Arab, tetapi juga memperlihatkan jurang besar antara klaim “perdamaian” dan kenyataan politik yang menormalisasi kolonialisme Israel.
Edward Said dalam Peace and Its Discontents menutup bukunya dengan kritik tajam terhadap proses perdamaian yang digagas Barat. Ia menulis: “The so-called peace process has been a process without peace. It has institutionalized Palestinian weakness, while legitimizing Israeli power and occupation”_ (Said, 2012: 182). Apa yang disebut proses perdamaian telah menjadi proses tanpa perdamaian. Ini telah melembagakan kelemahan Palestina, sambil melegitimasi kekuasaan dan pendudukan Israel. Said menegaskan bahwa perdamaian yang ditawarkan hanyalah semu, karena mengabaikan keadilan dan hak-hak dasar rakyat Palestina. Dalam bagian lain ia menekankan: _“Rather than bringing justice, the accords have created a system of control, where Palestinians are managed, not liberated. This is not peace, but a continuation of dispossession under another name”_ (Said, 2012: 185). Alih-alih membawa keadilan, kesepakatan itu telah menciptakan sistem kontrol, di mana Palestina dikelola, bukan dibebaskan. Ini bukan perdamaian, tetapi kelanjutan dari perampasan dengan nama lain. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang disebut perdamaian justru merupakan mekanisme kontrol yang memperpanjang kolonialisme.
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) telah menyatakan sikap tegas menolak BoP. Mereka menilai forum ini sebagai alat penjajahan yang berbahaya, karena berfungsi untuk menjustifikasi dominasi Israel atas Palestina. Sikap MMI sejalan dengan analisis Edward Said, bahwa perdamaian semu hanya memperkuat struktur ketidakadilan dan mengabaikan hak-hak fundamental rakyat Palestina.
Kesimpulannya, Board of Peace bukanlah wadah perdamaian sejati, melainkan instrumen geopolitik yang memperpanjang kolonialisme dalam wajah baru. Indonesia, dengan keterlibatannya, berisiko mengkhianati konstitusinya sendiri dan melupakan sejarah solidaritas Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana ditegaskan Edward Said, perdamaian sejati hanya mungkin jika keadilan ditegakkan dan hak-hak rakyat Palestina diakui sepenuhnya. Tanpa itu, BoP hanyalah perdamaian semu yang menormalisasi penjajahan.
Bibliografi
Said, Edward W. _Peace and its discontents: Essays on Palestine in the Middle East peace process._ Vintage, 2012.
Barak, Oren. “The failure of the Israeli–Palestinian peace process, 1993–2000.” _Journal of Peace Research_ 42.6 (2005): 719-736.
Slater, Jerome. “What went wrong? The collapse of the Israeli-Palestinian peace process.” _Political Science Quarterly_ 116.2 (2001): 171-199.
Tonge, Jonathan. _Comparative peace processes._ John Wiley & Sons, 2014.
Mac Ginty, Roger. “No war, no peace: Why so many peace processes fail to deliver peace.” _International Politics_ 47.2 (2010): 145-162.
