Oleh: Dr. Al Chaidar Abdurrahman Puteh Departemen Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh.
Terkait isu perebutan kembali empat pulau di Aceh Singkil (Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang) yang diklaim masuk wilayah Sumatera Utara, langkah strategis yang saya usulkan penting dalam menempuh jalur politik dan pemerintahan di tingkat pusat. Isu perbatasan wilayah antarprovinsi seringkali kompleks dan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Untuk merebut kembali empat pulau tersebut, pendekatan yang melibatkan berbagai level pemerintahan dan figur kunci sangatlah krusial. Berikut adalah analisis terhadap langkah-langkah yang saya sebutkan:
1. Sowan ke Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi):
Meskipun sudah tidak menjabat, pengaruh Jokowi sebagai mantan presiden dan figur sentral dalam perpolitikan nasional tetap sangat besar. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, fenomena “matahari kembar” menunjukkan bahwa Jokowi masih memiliki daya gravitasi politik yang kuat, mampu memengaruhi kebijakan dan keputusan di tingkat pusat (Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, 2024; Hermawan, 2024). Menemui Jokowi bisa menjadi langkah strategis untuk mendapatkan dukungan informal atau petunjuk awal, mengingat jaringan dan pengalaman politiknya yang luas. Pendekatan ini dapat membuka pintu komunikasi di lingkaran kekuasaan yang lebih tinggi dan memberikan legitimasi awal bagi perjuangan Aceh.
2. Kunjungan Dinas ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto:
Langkah ini adalah yang paling fundamental dan formal. Begitu Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai presiden, ia adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini. Kunjungan dinas untuk menyampaikan persoalan perbatasan wilayah ini harus dilakukan secara resmi, lengkap dengan data dan argumen hukum yang kuat. Mendapatkan perhatian dan dukungan langsung dari Presiden Prabowo akan menjadi kunci, karena keputusan final terkait batas wilayah antarprovinsi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Dukungan presiden akan memastikan bahwa masalah ini menjadi prioritas dan mendapatkan solusi komprehensif dari kementerian terkait.
3. Koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian:
Mendagri memiliki peran sentral dalam urusan administrasi pemerintahan daerah, termasuk penentuan dan penyelesaian batas wilayah antarprovinsi. Kementerian Dalam Negeri adalah lembaga teknis yang berwenang melakukan verifikasi data, mediasi, dan mengeluarkan keputusan administratif terkait batas wilayah. Koordinasi intensif dengan Mendagri adalah langkah praktis yang sangat penting untuk memproses klaim Aceh secara legal-administratif. Data historis, peta, dan bukti lainnya yang mendukung klaim Aceh harus diserahkan dan dibahas secara detail di Kemendagri.
Peran Anggota Parlemen dan Bukti Lapangan.
Langkah yang telah dilakukan oleh anggota parlemen DPR RI asal Aceh, seperti Azhari Cage, yang mendatangi langsung pulau-pulau tersebut dan melihat prasasti, adalah langkah yang sangat tepat dan krusial. Kunjungan lapangan ini memberikan: Prasasti dan kondisi lapangan menjadi bukti nyata klaim Aceh yang dapat disajikan kepada pihak berwenang di pusat.
Bukti-bukti di lokasi dapat menguatkan argumen historis dan administrasi yang menunjukkan bahwa pulau-pulau tersebut secara de facto maupun de jure seharusnya masuk wilayah Aceh.
Kehadiran anggota parlemen secara langsung menunjukkan keseriusan dan komitmen politik dari wakil rakyat Aceh untuk memperjuangkan wilayahnya. Hal ini juga dapat menekan pemerintah pusat untuk segera mengambil tindakan.
Kunjungan Mualem ke Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mungkin dipandang sebagai langkah kurang tepat pada tahap awal karena isu perbatasan antarprovinsi harusnya diselesaikan di tingkat pusat, bukan antar kepala daerah langsung, terutama jika tidak ada kesepakatan. Tanpa intervensi pusat, pertemuan antarprovinsi cenderung stagnan atau hanya menghasilkan rekomendasi yang tidak mengikat.
Oleh karena itu, strategi yang saya sarankan, yaitu mendekati Jokowi untuk mendapatkan dukungan informal, Prabowo untuk keputusan politik tertinggi, dan Tito Karnavian (Mendagri) untuk proses administratif dan legal, adalah jalur yang lebih efektif dan hierarkis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ini memastikan bahwa masalah ini diangkat ke level tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan memfasilitasi penyelesaian. Pada akhirnya, kombinasi antara lobi politik tingkat tinggi, dukungan dari figur-figur berpengaruh, proses administratif yang ketat di bawah koordinasi Mendagri, serta pengumpulan bukti lapangan yang dilakukan oleh wakil rakyat, akan menjadi kunci untuk merebut kembali empat pulau Aceh Singkil tersebut.
Bibliografi
Coral Bell School of Asia Pacific Affairs. 2024. “Interviewing Indonesia’s outgoing President: A/Prof Marcus Mietzner writes about Jokowi.” Coral Bell School of Asia Pacific Affairs. [https://bellschool.anu.edu.au/psc/content-centre/article/interview/interviewing-indonesias-outgoing-president-aprof-marcus](https://bellschool.anu.edu.au/psc/content-centre/article/interview/interviewing-indonesias-outgoing-president-aprof-marcus).
Hermawan, Ari. 2024. “Is Jokowi still a political force?” Indonesia at Melbourne. [https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/is-jokowi-still-a-political-force/](https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/is-jokowi-still-a-political-force/).
