MediaKontras.id | Wilayah pesisir yang terbentang di Kecamatan Langsa Baro, Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Timur merupakan titik rawan peredaran narkotika berbagai jenis dan ini menjadi sebuah perhatian khusus semua pemangku kebijakan.
Pj Sekdakot Langsa, Suriyatno, AP, MSP, saat membuka acara rapat kerja dalam rangka sinergi program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder yang diikuti oleh 30 peserta dari berbagai unsur yang diinisiasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa, di Aula Sekdakot Langsa, Selasa, 20 Mei 2025.
Menurutnya, memahami betul terkait peredaran narkoba yang begitu luas, bahkan di Kota Langsa adanya persoalan yang menjadi isu strategis dan harus serius ditangani.
“Bukan BNN saja dalam hal tanggung jawab, melainkan semua pihak, bahkan BNN ketika tidak mampu memasuki stakeholder butuh sinergi semua pihak,” kata Suriyatno.
Pemberantasan pencegahan peredaran narkoba menjadi tanggung jawab kita semua dan P4GN pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, ini perlu evaluasi untuk terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas.
Keterlibatan, perguruan tinggi, Media, SKPK dan masyarakat memiliki andil. Kalau wilayah Alur Dua atau wilayah pesisir lainnya yang rawan edar narkoba, ini sebuah warning, ini menjadi tantangan bagi kita semua, bahkan 99 kg sabu pernah masuk jalur pesisir.
“Kenapa bisa leluasa masuk barang haram ini, artinya lemahnya aspek divisi pencegahan artinya peran masyarakat cukup lemah, dengan adanya rapat kerja seperti ini adalah langkah tepat dalam penyadaran masyarakat dan yang penting pelaksanaan di lapangan,” pintanya.
Pemko Langsa apresiasi atas kegiatan ini dan terus berupaya dalam rencana aksi P4GN, bagi kita semua memberikan masukan dalam upaya pencegahan peredaran narkoba di wilayah Kota Langsa.
Dimana sebelumnya, Kepala BNN Kota Langsa, Dr H Muhammad Dahlan SH, MH, melalui Katim Pemberdayaan Masyarakat, Cut Maria S.Sos, menyampaikan rapat kerja dalam rangka sinergi program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder yang menjadi titik rawan peredaran narkoba seperti di desa Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro.
Dimana berdasarkan survei desa Alue Dua adalah desa rawan edar, maka adanya program pemberdayaan alternatif ini dilaksanakan oleh BNN.
Adapun program ini setelah pemetaan baik SDM dan kondisi alam adalah life skill berupa las dan program lainnya. Kedepan ada pihak lain yang akan bisa bersinergi atau kolaborasi di daerah rawan edar narkoba.
Banyak hal kenapa narkoba ini banyak tertarik atau tergiur ingin kaya instan, oleh karenanya BNN mengajak para pihak untuk melakukan tindakan pencegahan peredaran narkoba.
“Ini kita butuh komitmen dan kerjasama dengan semua pihak akan kita action dari BNN,” tegasnya.
Ketua PWI Kota Langsa, Putra Zulfirman, yang juga sebagai narasumber dengan mengusung materi kolaborasi elemen sipil dengan perusahaan BUMN/BUMD/Swasta dalam pemberdayaan masyarakat kawasan rawan narkoba.
Dimana CSR di perusahaan itu bisa dialokasi untuk program BNN maka semakin banyak CSR maka bisa diimplementasikan dan bisa ciptakan relawan narkoba.
Persoalan mendasar itu ada dua di negara ini yakni korupsi dan narkoba, seharusnya dengan adanya perusahaan menjadi anak angkat para bandar narkoba yang telah insaf.
Sambungnya, saat ini dukungan dari CSR yang belum optimal, kedepan diharapkan terukur dan maksimal oleh perusahaan serta diperlukan sebuah MoU yang harus ada.
Sebagai kata pamungkas, Stop Narkoba “Jadilah pelangi di tengah badai, menunjukkan bahwa ada harapan di ujungnya,” tutupnya.
Lantas sesi terakhir Dr Amiruddin Yahya Azzawiy, MA, yang juga Dekan FTIK IAIN Langsa membawakan materi ‘Kolaborasi program P4GN unsur Pentahelix pembangunan dikawasan rawan narkoba menuju Kota Langsa Bersinar (Bersih dari Narkoba)’.
“Intinya gunakan mata hati bangun sinergi dengan semua pihak untuk memerangi peredaran narkoba agar Kota Langsa ini bersih tanpa narkoba,” pungkasnya. [ian].
