MediaKontras.id | Puluhan pendemo dari berbagai elemen masyarakat kota Langsa mengelar aksi demo di depan kantor Wali Kota Langsa dan Kejari Langsa, pasalnya mereka menuntut Pemko Langsa segera membagikan uang bantuan banjir segera dan dibagikan secara merata kepada korban dampak banjir, Kamis, 2 Maret 2026.

Ditengah terik matahari tak menyurutkan para pendemo untuk menyampaikan aspirasinya dibawah kawalan ketat Polres Langsa, bahkan Kapolres juga turut mengawal jalannya aksi jalanan tersebut.

Dimana mereka datang dengan membawa keranda mayat dan membawa poster ukuran besar yang menuntut kecaman agar Pemko Langsa segera realisasikan uang bantuan banjir yang dinilai lamban dan aksi ini di picu ketidakpuasan terhadap hasil pendataan korban banjir yang mendapat bantuan dari pemerintah.

Koordinator lapangan (koorlap), Aprizal Rozi, S. Sos, meminta agar dana bantuan banjir di bagi rata saja agar tidak ada para korban banjir yang tak dapat bantuan.

Aprizal membeberkan, masyarakat kecewa banyaknya ketimpangan yang dilakukan pihak BPBD Kota Langsa dalam melakukan pendataan tersebut. Sehingga sebagian besar korban banjir di Kota Langsa tidak menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kemensos RI.

Ia juga meminta pertanggungjawaban Sekretaris Daerah selaku Ketua Satgas Penanggulangan Bencana untuk memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

“Kami juga akan berorasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Langsa meminta Kejaksaan untuk menyelidiki aliran dana bantuan korban banjir yang di duga bermasalah,” katanya lagi seraya meminta agar peserta demo tidak melakukan anarkisme.

Sekdakot Langsa, Suhartini saat menyampaikan penjelasannya di hadapan pendemo, Kamis, 2 April 2026, Foto/Rapian.

Sementara itu, Sekda Kota Langsa Dra. Suhartini. M.Pd yang juga Ketua Satgas Penanggulangan Bencana dihadapkan para pendemo memberikan penjelasan terkait pendataan yang telah di lakukan Pemko Langsa melalui Instansi terkait.

Ia menjelaskan mekanisme yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Langsa dalam pendataan korban banjir.

“1.346 ini kami ajukan berdasarkan tanda tangan pengajuan Kepala Daerah yang diketahui Kejaksaan Negeri Langsa dan Polres Langsa, selanjutnya diteruskan ke BNPB,” ungkap Suhartini.

Selanjutnya, BNPB melakukan review hasil dan di tetapkan sebanyak 1.326 Kepala Keluarga (KK)  penerima bantuan. Pemerintah Pusat melalui BNPB menyalurkan dana sebesar 20,08 Miliar kepada BSI untuk di salurkan kepada 1.326 KK terdampak banjir.

“Didalam perjalanan data BNPB tadi kepada masyarakat dan menjadi acuan bagi Kemensos RI untuk memberikan bantuan mobiler, bantuan ekonomi dan Jadup. Tiga bantuan tadi mengacu data dari BNPB,” terangnya.

Selain Sekda Kota Langsa, para pejabat yang ikut hadir para pendemo diantaranya, Asisten I, Al Azmi, Kasatpol-PP, Ali Musafah, Plh BPBD dr Muhammad Akbar, Plt Kadis Sosial, Sopian S.Pd, MM, Plt Kaban Kesbangpol, Darma Putra SP, dan lainnya.

Sementara itu, Kapolres Langsa AKBP Mugi Prasetyo, Kabag Ops Kompol Ildany Ilyas SH, MH, dan ratusan personel gabungan Polri dan Satpol-PP mengamankan aksi demo tersebut.

Meski diterpa panas yang menyengat, aksi demo berlansung adem. Para peserta yang didominasi para ibu-ibu itu tetap menjaga ketertiban sehingga suasana kondusif.

Usai menyampaikan orasinya, puluhan pendemo juga mendatangi Kejaksaan Negeri Langsa dengan berjalan kaki dikawal ketat oleh puluhan anggota Polres Langsa.

Koorlap aksi demo, Aprizal Rozi, saat berorasi di depan Kantor Kejari Langsa dan disambut pejabat Kejari, Kamis, 2 April 2026. Foto/Rapian.

Setiba di gerbang Kejari Langsa, pendemo langsung diterima oleh, Kasie Pinsus, Hendra Salfina PA, SH, MH dan Kasie Intel, Fadli Setiawan, SH, MKn, para pendemo juga menyampaikan berbagai unek-uneknya seperti di Kantor Wali Kota Langsa dan menitik beratkan kepada penyimpangan hukum.

Namun, kedua Kasie Kejari Langsa juga  menyampaikan surat pernyataan yang berisi, kami dari pihak Kejari Langsa menyatakan siap mendukung aspirasi dari kawan-kawan yang menyampaikam aspirasi.

“Kami siap melakukan langkah-langkah hukum apabila ditemukan perbuatan melawan hukum yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat demi terciptanya kepastian dan kebermanfaatan hukum di masyarakat khususnya Kota Langsa,” tulis surat tersebut.

Usai menyampaikam orasinya para pendemo membubarkan diri dari dua lokasi tersebut dengan tertib dibawah kendali dan kawalan ketat Polres Langsa. [ian]