Banda Aceh, MediaKontras.id | Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Wilayah Aceh resmi dideklarasikan bersamaan dengan kegiatan Dialog Kebangsaan bertema “Menyambut Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran Kebijakan, Harapan, dan Dukungan Kaum Muda” yang berlangsung di Café Collesium, Pango Raya, Banda Aceh, Senin (27/10/2025).
Koordinator AMAN Wilayah Aceh, Syafyuzal Helmi, mengatakan deklarasi ini menjadi ruang refleksi dan dialog terbuka bagi kaum muda untuk menilai arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun terakhir. Kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat peran mahasiswa dalam mengawal pembangunan nasional.
“AMAN hadir sebagai wadah pemersatu gerakan mahasiswa dan pemuda Nusantara untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, bersih dari oligarki, serta berkomitmen mendukung terwujudnya Indonesia Emas,” ujar Helmi.
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Zulfata (Direktur Lembaga Inovasi Indonesia), Amelda Riski (Ketua Kohati BADKO HMI Aceh), dan M. Furqan, S.H., M.Kn. (Founder Notaf Ruang Kolaborasi). Ketiganya memberikan pandangan konstruktif terhadap capaian, tantangan, dan harapan bagi pemerintahan Prabowo–Gibran menjelang tahun kedua masa kerja.
Dalam pemaparannya, Zulfata menekankan pentingnya peran AMAN sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Ia menilai mahasiswa harus tampil aktif dan progresif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
“AMAN harus memastikan suara rakyat kecil tidak tenggelam oleh kepentingan elit. Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi pengamat, tetapi pelaku perubahan sosial yang berpihak pada kebenaran dan keadilan,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa kritik dan dukungan terhadap pemerintah harus berjalan seimbang. “Ketika kebijakan baik, kita dukung, ketika melenceng, kita luruskan,” ujarnya.
Sementara itu, Amelda Riski menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam ruang politik untuk memastikan kebijakan publik berjalan inklusif dan berkeadilan.
“Kehadiran perempuan bukan sekadar memenuhi kuota, tetapi sebagai kekuatan moral dan intelektual yang memperkaya arah kebijakan nasional,” ungkap Amelda.
Ia menilai partisipasi perempuan sangat penting dalam mewujudkan delapan arah kebijakan prioritas atau Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran menuju Indonesia Emas.
Sedangkan M. Furqan, S.H., M.Kn. menekankan pentingnya penguatan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga keistimewaan dan kewenangan daerah. Ia menilai pengembalian penyebutan gampong sebagai satuan pemerintahan terkecil adalah langkah tepat memperkuat nilai-nilai adat dan budaya lokal.
“Dengan menempatkan gampong sebagai pusat penggerak pembangunan, kita bukan hanya menjaga kearifan lokal, tetapi juga memperkokoh tata kelola pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Syafyuzal Helmi kembali menegaskan bahwa dukungan AMAN terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran bukan berarti menutup ruang kritik, melainkan membangun sinergi konstruktif antara generasi muda dan pemerintah.
“Kami ingin memastikan pembangunan di Aceh menjadi bagian dari visi besar Indonesia Maju. Mahasiswa harus hadir sebagai agen perubahan yang kritis, kolaboratif, dan menjaga nilai-nilai kebangsaan serta kearifan lokal,” pungkas Helmi.
