MediaKontras.id | Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S Putra, SE, bersama Wakil Wali Kota Muhammad Haikal Alfisyahrin, ST, salat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H/2026 bersama ribuan warga yang diinisiasi Pemerintah Kota (Pemko) Langsa, di Lapangan Merdeka Kota Langsa berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, Sabtu, 21 Maret 2026.
Salat Idul Fitri berjamaah bersama unsur Forkopimda dan keduanya tampak berada di shaf terdepan, berbaur langsung dengan masyarakat dalam suasana hari kemenangan.
Didapuk sebagai imam salat Idul Fitri Tgk. H. Nasruddin, M.Pd, sementara khutbah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Basir, S.Pd.I.
Usai salat Jeffry, mengajak masyarakat menjadikan Idul Fitri sebagai momentum kembali kepada kesucian, mempererat silaturahmi, serta memperkuat persatuan.
“Alhamdulillah, ini adalah hari kemenangan bagi kita semua setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Momentum ini hendaknya kita maknai untuk kembali fitri serta meningkatkan rasa syukur kepada Allah swt,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas penanganan pascabencana banjir November 2025 yang dinilai belum maksimal.
“Di momentum lebaran ini, kami atas nama Pemerintah Kota Langsa dan pribadi memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Langsa atas penanganan yang belum maksimal pascabencana banjir November 2025 lalu,” ungkapnya.
Jeffry juga mengakui terdapat sejumlah keterbatasan dalam penanganan bencana saat itu, di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk armada tanggap darurat yang masih terbatas.
“Ke depan, kita akan meningkatkan kesiapsiagaan dengan menambah armada penanggulangan bencana serta menyediakan alat komunikasi (HT) di setiap gampong guna memperkuat koordinasi di lapangan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
“Salah satu langkah strategis yang telah diinstruksikan adalah pengadaan minimal satu unit perahu karet di setiap gampong sebagai bentuk kesiapan mandiri dalam menghadapi kondisi darurat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari BPBD, Dinas Sosial, hingga aparatur gampong, telah bekerja secara maksimal dalam proses pendataan dan penanganan masyarakat terdampak.
“Pemko Langsa menegaskan bahwa keterlambatan penyaluran bantuan bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan, melainkan karena adanya ketentuan dan petunjuk teknis yang harus dipatuhi, serta proses verifikasi data yang dilakukan secara cermat, akurat, dan akuntabel guna memastikan bantuan tepat sasaran,” pungkasnya. [ian]
