Banda Aceh, MediaKontras.id | Pemerintah Aceh mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN sebagai bagian dari transformasi sistem kerja yang lebih fleksibel dan berbasis kinerja. Kebijakan ini mengacu pada sejumlah regulasi nasional dan daerah, serta bertujuan meningkatkan efisiensi dan adaptivitas birokrasi.
Pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perangkat daerah sesuai kebutuhan, dengan kombinasi kerja dari rumah dan kantor. Meski demikian, layanan publik tetap berjalan optimal melalui sistem digital maupun tatap muka terbatas.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa fleksibilitas kerja harus diimbangi dengan disiplin, target kinerja, dan evaluasi berkala, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
