MediaKontras.id, Aceh Utara | Tokoh masyarakat Kecamatan Dewantara, Aceh Utara Tgk. Abdullah H. Ahmad atau yang akrab disapa Waled Mukim, menyoroti proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan oleh PT Imara Meukat Raya (Imara) di lingkungan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Ia mendesak pemerintah pusat, khususnya PT Pupuk Indonesia, agar meninjau ulang sistem rekrutmen tersebut yang dinilainya tidak berpihak kepada masyarakat lokal.

“Rekrutmen jangan bersifat nasional. Aceh punya kekhususan. Saya minta minimal 30 persen dari tenaga kerja yang direkrut berasal dari warga lokal. Banyak anak-anak muda kita yang punya skill, tapi tidak diberi kesempatan untuk mengasah kemampuan mereka,” ujar Waled Mukim, di Lhokseumawe, Senin (14/7/2025).

Ia menilai PT Imara telah berulang kali mengabaikan prinsip kearifan lokal dan bahkan hanya melibatkan beberapa geuchik untuk proses perekrutan tenaga kerja, Menurutnya, hal ini telah menimbulkan gejolak sosial di lingkungan masyarakat sekitar perusahaan.

“Hal seperti ini sudah berulangkali dilakukan oleh PT Imara, dan selalu saja menuai gejolak di tengah masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat menyalahkan dan bahkan mendobrak rumah para Geuchik,” ungkapnya.

Waled Mukim mengungkapkan bahwa dirinya selaku Imum Mukim sudah pernah memberikan peringatan keras kepada Direktur PT Imara dua tahun lalu agar tidak mengulangi pola perekrutan yang sama.

“Saya selaku Imum Mukim dua tahun lalu sudah menyarankan langsung kepada Direktur IMARA, jangan lagi melakukan hal yang sama. Dan saya juga minta agar Imum Mukim dilibatkan dalam proses ini, karena masyarakat sering mengadu langsung kepada saya,” ujarnya.


Dengan nada keras, ia juga pernah memperingatkan IMARA bahwa jika saran tersebut tidak diindahkan, maka ia siap mengambil sikap.

“Di akhir saran saya kepada pihak IMARA, saya katakan dengan tegas: ‘Bila tidak mengindahkan saran saya, maka jangan salahkan jika saya akan mengambil sikap,”ujarnya.

Waled Mukim juga meminta agar segera dilakukan musyawarah terbuka antara pihak perusahaan, tokoh masyarakat, dan aparatur desa serta muspika untuk menghindari konflik yang lebih besar.

“Saya kira kita tidak bisa tinggal diam lagi. Kalau bisa, harus duduk musyawarah bersama PIM dan IMARA sebelum terlambat,” pungkasnya.

Ia juga berharap agar Menteri BUMN, anggota DPR RI dan DPD RI dapat mendengar serta memperjuangkan aspirasi dan hak-hak masyarakat di lingkungan PT PIM, yang selama ini merasa termarjinalkan dalam proses industrialisasi di daerah mereka. Apalagi yang merasakan amoniak hanyalah warga lokal.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT PIM dan PT Imara Meukat Raya belum memberikan keterangan resmi atas desakan dan kritik dari masyarakat Dewantara tersebut.