MediaKontras.id | DPR RI menggelar rapat koordinasi pemulihan pascabencana yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa, (30/12/2025). Rapat ini bertujuan untuk mempertajam fokus penanganan dan pemulihan pascabencana secara nasional dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait, badan usaha milik negara (BUMN), serta pemerintah daerah terdampak.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Rapat koordinasi juga diikuti oleh jajaran kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan strategis lainnya.
Dalam konferensi pers, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan terarah dan efektif. Menurutnya, pascapenanganan darurat yang telah dilakukan oleh TNI, Polri, pemerintah daerah, dan para relawan, tahapan pemulihan memerlukan fokus dan perencanaan yang matang.
“Dalam pemulihan pascabencana kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi, untuk fokus terhadap yang akan ditangani dalam pemulihan pascabencana,” ujar Dasco.
Ia menjelaskan bahwa sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, serta BUMN perlu diperkuat agar langkah pemulihan dapat dilaksanakan secara efisien, khususnya dari sisi anggaran, serta menghindari terjadinya tumpang tindih program.
Menurut Dasco, koordinasi ini juga diperlukan untuk memusatkan pengelolaan anggaran pemulihan pascabencana, sehingga respons terhadap dampak bencana dapat dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.
“Hari ini melakukan rapat koordinasi, supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi forum kerja Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam membahas penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh.
Hadir dalam rapat tersebut para kepala daerah dari wilayah terdampak, di antaranya Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, para wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati dari daerah yang mengalami dampak bencana.
Selain itu, rapat juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat negara, antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Wakil Kepala BNPB, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala Satuan Tugas Darurat Jembatan, Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan, serta Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PLN.
Dalam forum tersebut, DPR RI menekankan pentingnya penyamaan persepsi antarinstansi agar seluruh program pemulihan yang telah berjalan, sedang dilaksanakan, maupun yang direncanakan ke depan dapat disinkronkan secara menyeluruh. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas kebijakan, efisiensi anggaran, serta percepatan realisasi di lapangan.
Rapat koordinasi ini juga dilaksanakan menjelang rencana kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Aceh pada Rabu, (31/12/2025). DPR RI berharap hasil koordinasi tersebut dapat menjadi dasar yang kuat dalam percepatan pemulihan pascabencana, termasuk sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tahun 2026.
Dalam kesempatan itu, pimpinan rapat juga mempersilakan Gubernur Aceh dan sejumlah kepala daerah dari wilayah yang terdampak paling berat untuk menyampaikan secara langsung pandangan, kebutuhan, serta kondisi lapangan. DPR RI mendorong agar komunikasi yang selama ini dilakukan secara terbatas dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kebijakan konkret.
