MediaKontras.id | Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada 26 November 2025 tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah, jalan, dan fasilitas umum, tetapi juga berdampak serius terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hingga hampir satu bulan pascabencana, aktivitas ekonomi warga di sektor UMKM dilaporkan belum sepenuhnya pulih.
Muhammad Mulziatuddin, relawan Global Impact Vision (GIV), mengatakan bahwa berdasarkan pengamatan dan interaksi langsung dengan masyarakat terdampak, perhatian terhadap kerugian UMKM masih relatif minim dalam proses pendataan dan penanganan pascabencana.
“Banyak UMKM tidak rusak secara fisik, tetapi kehilangan stok barang, modal kerja terganggu, dan biaya operasional meningkat. Dampak seperti ini sering tidak tercatat dalam asesmen kerugian,” ujar Mulziatuddin, Selasa (24/12/2025).
Ia menjelaskan, pelaku UMKM di wilayah terdampak menghadapi sejumlah kendala utama, antara lain terganggunya distribusi gas LPG, keterbatasan pasokan BBM, kenaikan harga bahan pokok, serta terhentinya pendapatan harian. Kondisi tersebut berdampak langsung pada usaha kuliner, warung harian, pedagang kecil, hingga industri rumah tangga.
Menurutnya, gangguan distribusi LPG membuat banyak usaha kuliner dan produksi rumahan tidak dapat beroperasi normal. Sementara itu, keterbatasan BBM menyebabkan biaya transportasi bahan baku dan distribusi hasil usaha meningkat. Di sisi lain, kenaikan harga dan keterlambatan pasokan bahan pokok semakin menekan margin keuntungan UMKM mikro dan kecil.
Mulziatuddin menilai, penanganan pascabencana yang berfokus pada kerusakan fisik belum cukup untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Kerugian operasional UMKM, meski tidak selalu terlihat, memiliki dampak jangka panjang terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan pemulihan sosial di wilayah terdampak.
Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan kerugian UMKM sebagai komponen utama dalam asesmen dampak banjir. Selain itu, diperlukan perhitungan kerugian yang mencakup gangguan distribusi energi, pangan, serta hilangnya pendapatan selama masa pemulihan.
“Pemulihan UMKM harus menjadi prioritas. Bantuan modal kerja darurat, stabilisasi pasokan LPG dan BBM, serta kebijakan relaksasi bagi pelaku usaha kecil sangat dibutuhkan agar ekonomi warga bisa kembali bergerak,” katanya.
UMKM selama ini menjadi penyangga utama ekonomi masyarakat Aceh. Tanpa pemulihan yang memadai di sektor ini, proses pemulihan pascabanjir dikhawatirkan berjalan tidak optimal dan memperpanjang dampak sosial-ekonomi bencana.
