Jakarta Selatan | Pelaksanaan program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah dinilai memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, program ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan diskusi yang diikuti sekitar 120 mahasiswa dari UHAMKA, STIMIK, dan STIE Bhakti Pembangunan yang digelar di Jl. BRI Radio Dalam No.17 1, RT.14/RW.3, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Anggota DPR RI, Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si, yang hadir sebagai narasumber utama,dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola program bantuan pendidikan agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
Menurutnya, KIP dan KIP Kuliah tidak hanya berfungsi sebagai bantuan biaya pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
“Program ini sangat penting untuk menjamin akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, kita masih menghadapi tantangan seperti ketepatan pendataan penerima dan keterbatasan sosialisasi, khususnya di wilayah terpencil,” ujarnya.
Ia menambahkan, optimalisasi sistem pendataan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih akurat. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan perguruan tinggi.
Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya membahas nilai-nilai kebangsaan dalam 4 Pilar MPR RI, tetapi juga menjadi ruang dialog kritis antara mahasiswa dan pembuat kebijakan terkait isu pendidikan nasional.
Dalam diskusi tersebut, mahasiswa juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan agar tepat guna serta menghindari potensi penyimpangan.
Selain itu, pembagian anggaran KIP Kuliah antara komponen biaya pendidikan dan biaya hidup dinilai perlu terus dievaluasi. Hal ini mengingat adanya perbedaan signifikan biaya hidup di berbagai daerah di Indonesia.
“Evaluasi kebijakan secara berkala penting agar program ini tetap relevan, efektif, dan berkeadilan, serta mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Para peserta berharap program bantuan pendidikan ini tidak hanya meringankan beban biaya, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing bangsa.
Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya peran DPR RI dalam fungsi pengawasan dan legislasi untuk memastikan keberlanjutan serta efektivitas program bantuan pendidikan di masa mendatang.
