MediaKontras.id | Dinilai menyerang pribadi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, oleh Ketua DPRA, Zulfadli dalam sidang paripurna telah melukai perasaan kader serta simpatisan Partai Gerindra.
“Kami tidak bisa menerima pernyataan Ketua DPRA, Zulfadli bahwa pengangkatan Plt Sekda Aceh, Al Hudri itu ada permainan Wagub Aceh, Fadhlullah, itu tidak benar dan penyataan itu sifatnya serampangan,” tegas Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Timur, Teuku Zainal Abidin SPd.I, MH, kepada MediaKontras.id, Sabtu, 22 Februari 2025.
Menurut, T Zainal, pernyataan dari Ketua DPRA dinilai sangat tendensius dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah dan Pelantikan Wakil Ketua DPR Aceh, Ali Basrah dari Fraksi Partai Golkar periode 2024-2029, Jumat 21 Februari 2025 kemarin.
“Kami menilai pernyataan itu sangat miris dan berpotensi akan memecah belah Partai Aceh dan Partai Gerindra,” kata T Zainal yang kini menjadi Paslon Wakil Bupati Aceh Timur itu.
Kemudian, tidak benar juga pengangkatan Plt Sekda Aceh itu ada permainan Ketua Partai Gerindra Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh) dan Bendahara Gerindra T Irsadi, ini perlu diluruskan jangan ada persepsi Partai Gerindra itu ingin menguasai eksekutif.
Perlu digaris bawahi, pengangkatan Plt Sekda Aceh, Al hudri sudah sesuai prosedur bahkan di dalam SK dimaksud tidak ada tanda tangan Fadhlullah sebagai Wagub Aceh, beliau hanya melantik saja.
Seharusnya sebagai seorang pimpinan dapat melihat secara jeli persoalan dan tidak perlu diumbar didepan forum resmi. Dimana seharusnya Ketua DPR Aceh menelisik terlebih dahulu kebenaran penunjukan Plt Sekda Aceh, sehingga ada terkesan Zulfadli tidak tahu aturan yang berlaku.
“Pernyataan itu tidak pantas disampaikan, karena menyerang pribadi dari Ketua Partai Gerindra. Lebih baik Zulfadli belajar dahulu, sebelum menjadi Ketua DPRA karena pimpinan tidak boleh emosional serta tendensius yang berakibat fatal,” tutur T Zainal.
Ia juga menegaskan, bahwa dirinya juga bagian dari eksekutif yang faham akan sebuah aturan dan etika, jadi dengan adanya pernyataan begitu justru mengarah ke fitnah di tengah masyarakat Aceh yang kondusif dan tenang saat ini.
Sambung T Zainal, kalau Ketua DPR Aceh juga menyebutkan bahwa jangan atur Aceh dengan lima kursi, ini juga mengarah kepada sebuah pernyataan yang tidak lazim dan tentunya pernyataan ini melukai perasaan kader serta simpatisan Partai Gerindra besutan Presiden Prabowo.
“Saya menilai Ketua DPR Aceh tidak mengerti aturan dan hukum dalam persoalan ini. Pernyataan itu merupakan bahasa yang tidak musti diucapkan, bahkan sebagai bahasa pimpinan yang tidak pantas disampaikan dalam forum atau rapat resmi seperti rapat paripurna tersebut,” ujarnya.
Masih katanya, jangan gara-gara pernyataan Ketua DPRA tersebut merusak hubungan Partai Gerindra dan Partai Aceh yang sudah merajut hubungan baik selama kurang lebih 15 tahun ini, jangan ada asumsi ini pernyataan hanya untuk kepentingan pihak tertentu saja.
Hal lain dimana ketika terjadi intrupsi oleh sebagian Anggota DPRA pada rapat tersebut adanya pengkondisian oleh ketua, “Ada kejanggalan dimana intrupsi atau pertanyaan yang disampaikan oleh sejumlah anggota DPRA pada rapat paripurna tersebut sudah disetting oleh Zulfadli, hal ini menurihkan luka tersendiri buat partai kami,” tukas T Zainal berang. [ian]
