MediaKontras.id | Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S Putra SE, mendorong lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama yang nantinya bisa dijadikan pilot project bagi BUMDes yang ada didesa.
“Secara rata-rata, BUMDes belum berhasil, karena masyarakat desa belum memiliki rasa empati atau rasa memiliki, mindset dan pola pikir yang masih menganggap bahwa dana desa bukan dana masyarakat, banyak di desa manajemen dan kualitas SDM yang minim,” ungkap Jeffry saat menerima para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kota Langsa, di aula Setdakot Langsa, Rabu, 20 Agustus 2025 kemarin.
Menurutnya, kedepannya kita akan mendorong lahirnya kerjasama antar desa. Kultur dan potensi Kota Langsa berbeda dengan kab/kota lainnya. Langsa lebih kepada potensi perdagangan dan jasa. Hal ini cikal bakal lahirnya BUMDes Bersama yang nantinya bisa dijadikan pilot project bagi BUMDes yang ada didesa.
“Kepada TPP Kota Langsa, kehadiran TPP sangat membantu kami, tetap semangat, jika ada ide atau konsep lainnya agar disampaikan kepada kami, boleh secara langsung kepada saya, maupun melalui OPD terkait,” pinta Jeffry saat itu.
Acara yang dipandu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Langsa, Al Azmi SSTP, MAP itu berjalan dengan hangat bahkan kelima camat pun hadir memberikan tanggapan serta masukan.
Camat Langsa Barat, H Hady Wijaya SSTP, memaparkan upaya-upaya yang dilakukan selama ini berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan BUMDes, kondisi ini masih jauh dari harapan, perlu langkah dan upaya ekstra dari semua pihak, agar kedepan hasilnya dapat lebih baik lagi.
“Kita akan terus berupaya memperbaiki dan mendorong gampong agar terus menggeliatkan BUMDes sebagai roda ekonomi warga,” ujar H Hady diaminkan empat camat lainnya.
Dimana kegiatan Audiensi ini dalam rangka meningkatkan efektifitas pendampingan dan penguatan kapasitas pemerintahan desa, khususnya terkait pelaksanaan program dana desa dan pemberdayaan masyarakat.
Beberapa hal yang menjadi pembahasan dan topik pada kegiatan ini adalah evaluasi pelaksanaan program pendampingan desa tahun 2025, penyampaian capaian dan tantangan yang dihadapi di lapangan serta sinkronisasi program pemerintah desa dengan kebijakan pemerintah desa.
Sedangkan Koordinator Kota (Koorkot) Kota Langsa, Heriansyah Putra, mengatakan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) bertugas mendampingi desa dalam berbagai aspek pembangunan dan pemberdayaan, seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pengelolaan Dana Desa.
TPP bekerja di bawah naungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Keputusan Mentri Desa PDT No. 143 tahun 2022.
Saat ini, komposisi TPP Kota Langsa berjumlah 31 orang, yang terdiri dari 4 orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) ditingkat Kota, 12 Pendamping Desa (PD) tingkat kecamatan, serta 15 orang Pendamping Lokal Desa (PLD) ditingkat desa. TPP Kota Langsa masih memiliki kekosongan personil sejumlah 5 orang (2 PD dan 3 PLD). Hal ini sudah diajukan kepada Kementrian Desa PDT di tahun lalu, namun belum terealisasi.
Sambung Heri, progres capaian dan kondisi BUMDes Kota Langsa dari Sumber Data Kemendesa.go.id, dari total 66 BUMDes, progres Badan Hukum BUMDes (AHU) baru mencapai 53 BUMDes (80,30%). 4 BUMDes perbaikan dokumen, dan 9 yang belum mengajukan sama sekali.
Sejak tahun 2015 hingga 2025 total penyertaan modal untuk seluruh BUMDes yang ada di Kota Langsa, namun hasilnya belum maksimal. Hal ini tentu masih sangat jauh dari harapan kita semuanya. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kondisi ini diantaranya disebabkan oleh SDM yang masih rendah, Praktik Nepotisme di desa, Perencanaan yang diburu-buru tidak matang, kajian analisa usaha yang tidak dilakukan serta lainnya.
“Kami merasa ini perlu menjadi perhatian kita bersama, karena kami sangat meyakini bahwa jika semua kita dapat berkolaborasi maksimal, maka Insya Allah hasilnya dapat lebih baik lagi.
Kami juga meyakini bahwa selama ini OPD terkait DPMG, Camat, sudah melakukan upaya yang maksimal dalam hal ini, maka pada kesempatan ini kami berharap arahan dari Wali Kota Langsa, agar kedepannya bisa lebih baik lagi,” ungkap Heri.
Selanjutnya, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), saat ini, kita juga sedang dihadapkan dengan tantangan baru terkait dengan pendampingan, fasilitasi serta pengawasan KDMP. Telah terbitnya PMK 49 tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka Pendanaan koperasi desa/kelurahan merah putih.
Lalu disusul dengan Permendesa No. 10 tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan dari kepala desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi desa merah putih.
“Beberapa Minggu yang lalu, kami mengikuti zoom dengan Kementrian Desa PDT, dimana salah satu yang menjadi fokus DD 2026 adalah Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih,” jelasnya.
Oleh karena itu, sangat diperlukan pemahaman persepsi terhadap kedua regulasi tersebut antara Pemko Langsa dan TPP Kota Langsa, agar implementasi dilapangan atau di desa dapat searah dan sejalan. Perlu duduk rapat bersama OPD terkait untuk sharing diskusi guna menentukan strategi yang tepat demi suksesnya Koperasi Desa Merah Putih.
“Momen pertemuan ini merupakan langkah awal yang baik, terbentuknya harmonisasi, kolaborasi yang baik, demi tercapainya visi dan misi Wali Kota Langsa, kami TPP Kota Langsa siap untuk itu,” papar Heri disambut aplaus.
Hadir membersamai Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Mukim dan Gampong, Irma Desiana SSTP, Camat Langsa Timur, Heri Setiawan SSTP, Camat Langsa Lama, Reza Ardiansyah, S.STP, Camat Langsa Baro, Zaldy Sopian SSTP, Sekcam Langsa Kota, TAPM Yasrizanur, Oka Saputra serta para ‘pejuang desa’ lainnya dalam balutan harmonisasi. [ian].
