JAKARTA, MediaKontras.id | Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) menggelar acara Buka Puasa Bersama dengan tema “Raih Kemenangan di Bulan Suci dengan Pererat Silaturahmi” di Jakarta, Sabtu (21/3/2026). Momentum ini tidak hanya menjadi ajang seremoni keagamaan, tetapi juga bertransformasi menjadi wadah diskusi strategis antar tokoh Aceh demi percepatan pembangunan dan pemulihan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, dalam sambutannya menekankan bahwa pertemuan ini merupakan langkah krusial untuk menyatukan visi para tokoh dan sesepuh Aceh yang berada di perantauan.
“Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita berharap pertemuan para tokoh dan orang tua kita hari ini menjadi agenda strategis. Tujuannya satu bersinergi membangun Aceh ke depan,” ujar Muhammad Nasir.
Fokus Transisi Pemulihan Pascabencana. Dalam konteks pembangunan, Sekda Nasir memaparkan fokus pemerintah saat ini pada masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Serambi Mekkah.
Pemerintah Aceh tengah memprioritaskan pemulihan dini melalui optimalisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dikembalikan untuk penanggulangan bencana. Dua wilayah menjadi perhatian utama:
Aceh Tamiang: Fokus pada penanganan pemukiman yang terdampak banjir.
Pidie Jaya: Penanganan dampak kerusakan akibat lumpur yang meluas.
Secara keseluruhan, dampak kerusakan dilaporkan mencakup 15 kabupaten/kota, dengan fokus utama pada perbaikan rumah warga yang rusak maupun hilang.
Konektivitas dan Distribusi Logistik. Selain infrastruktur dasar, Pemerintah Aceh juga tengah mengebut pembangunan konektivitas jalan dan jembatan, terutama di wilayah Gayo Lues. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kendala distribusi logistik yang selama ini menghambat pemerataan pangan di Aceh Tengah, Tamiang, dan daerah sekitarnya.
“Kita memastikan stok pangan mencukupi melalui koordinasi dengan BNPB, Kemensos, dan dukungan penuh pemerintah pusat, termasuk penyediaan Dana Tunggu Huni bagi warga terdampak,” tambahnya.
Keberpihakan pada Mahasiswa Terdampak. Sisi kemanusiaan juga menjadi poin penting dalam agenda pemerintah. Muhammad Nasir mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyusun skema bantuan langsung bagi mahasiswa Aceh yang terdampak bencana di 17 kabupaten/kota.
Data sedang dikumpulkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, baik bagi mahasiswa yang berkuliah di dalam maupun di luar Aceh. Bantuan tersebut mencakup:
• Pembayaran biaya sewa kos.
• Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Penutupan acara ditandai dengan penguatan komitmen kolektif bahwa nilai sosial-religius yang terkandung dalam silaturahmi harus menjadi energi penggerak untuk membawa Aceh keluar dari masa transisi menuju pemulihan ekonomi dan infrastruktur yang lebih kuat.
