MediaKontras.id | Proyek pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Desa Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, menjadi sorotan masyarakat. Proyek senilai Rp1,98 miliar ini diduga dikerjakan asal-asalan akibat lemahnya pengawasan, sehingga menimbulkan keresahan warga.

Berdasarkan pantauan, bekas galian untuk pemasangan pipa distribusi air terlihat tidak ditutup dengan rapi. Banyak titik hanya sekadar ditimbun, sementara sebagian tanah urugan bekas galian dibiarkan menumpuk di sepanjang talud. Kondisi ini memperburuk situasi, di mana talud yang berfungsi sebagai penahan jalan justru rusak akibat pengerjaan proyek tersebut.

Masyarakat juga menyoroti kedalaman pemasangan pipa yang tidak seragam. Beberapa lokasi menunjukkan pipa yang dipasang terlalu dangkal dari permukaan tanah, sehingga dinilai tidak memenuhi standar dan berpotensi mudah rusak.

“Pihak yang bertanggung jawab, baik kontraktor, konsultan pengawas, maupun pejabat pembuat komitmen (PPK), harus bertanggung jawab atas hasil pengerjaan ini,” ujar salah seorang warga setempat.

Proyek ini dilaksanakan oleh CV. Shasha and Zaky dengan pengawasan dari CV. Zafi Engineering Consultant. Namun, lemahnya pengawasan dianggap sebagai faktor utama di balik buruknya kualitas pekerjaan. Warga meminta Plt Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Aceh Utara, Faisal, untuk turun langsung memastikan pengerjaan proyek sesuai spesifikasi yang telah direncanakan.

Seiring dengan meningkatnya keresahan masyarakat, warga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan mengusut dugaan pelanggaran dalam proyek ini. “Ini bukan hanya soal proyek, tapi juga pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara yang hampir Rp2 miliar,” tambah warga lainnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Plt Kadis Bina Marga Aceh Utara, Faisal, belum memberikan tanggapan meskipun telah dihubungi melalui pesan WhatsApp.

Informasi Proyek
– Nomor Kontrak: 690/106/B.1/SP/PRKP/DAK/2024
– Nilai Kontrak: Rp1.985.483.000
– Pelaksana: CV. Shasha and Zaky
– Pengawas: CV. Zafi Engineering Consultant

Masyarakat berharap pemerintah dan APH segera menyelesaikan permasalahan ini agar proyek-proyek infrastruktur di Aceh Utara dapat berjalan sesuai harapan, tanpa menjadi cerminan buruknya pengelolaan anggaran publik.