Lhokseumawe, MediaKontras.id |Seorang akademisi asal Aceh, Dr. Al Chaidar Abdurrahman Puteh, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, ia menyerukan perlunya koreksi besar terhadap arah perjalanan bangsa melalui penerbitan Dekrit Presiden.
Menurutnya, masa transisi kepemimpinan nasional saat ini adalah momentum penting untuk melakukan perubahan mendasar. “Perubahan sejati tidak lahir dari kompromi politik yang dangkal, melainkan dari keberanian menata ulang fondasi negara demi keadilan, integritas, dan kedaulatan rakyat,” tulis Al Chaidar dalam seruannya.
Ia mengusulkan tujuh agenda perubahan, antara lain:
1. Kembali ke UUD 1945 yang asli – mengembalikan konstitusi sebelum amandemen.
2. Pembentukan Parlemen Republik Indonesia – mengganti DPR RI dengan lembaga baru yang dinilai lebih representatif.
3. Reshuffle Kabinet Merah Putih – evaluasi dan pergantian menteri yang tidak berkomitmen pada reformasi.
4. Penegakan hukum terhadap korupsi – mengadili pejabat tanpa pandang bulu.
5. Pertanggungjawaban mantan Presiden Joko Widodo – memproses kebijakan yang dianggap merugikan negara.
6. Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka – meninjau kembali legalitas dan etika politik pencalonannya.
7. Pembersihan total lembaga negara – menindak pejabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terlibat penyalahgunaan kekuasaan.
Al Chaidar menegaskan, seruan ini bukanlah bentuk perlawanan, melainkan panggilan nurani untuk menyelamatkan republik. “Kami percaya Bapak Prabowo memiliki keberanian dan mandat sejarah untuk melakukan lompatan besar menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana belum memberikan tanggapan atas surat terbuka tersebut.
