Oleh: Rizki Fauzan
(Pemuda Aceh)
Januari 2026 seharusnya menjadi panggung pembuktian bagi Kabinet Merah Putih dalam kancah geopolitik Indo-Pasifik. Namun, di gerbang Barat—tepatnya di perairan Aceh—ambisi besar itu tampak seperti raksasa berkaki tanah. Selat Malaka bukan sekadar urat nadi perdagangan global yang dilewati lebih dari 100.000 kapal per tahun; ia adalah cermin martabat negara. Jika Jakarta terus membiarkan “halaman depan” ini dikelola dengan sistem yang terfragmentasi, maka kedaulatan maritim kita sebenarnya sedang dipertaruhkan di atas meja birokrasi yang usang.
Kegagalan Interoperabilitas: Musuh Tak Terlihat. Masalah utama di perairan Aceh hari ini adalah buruknya interoperabilitas antar-instansi. Kedaulatan maritim tidak bisa dijaga dengan ego sektoral. Secara teknis, kita menyaksikan ironi di mana radar Coastal Surveillance System (CSS) milik satu instansi sering kali tidak terintegrasi secara real-time dengan sistem komando kapal patroli instansi lain akibat perbedaan protokol enkripsi dan frekuensi.
Secara empiris, minimnya integrasi data radar lintas instansi di Selat Malaka bukan lagi rahasia umum di kalangan praktisi keamanan maritim. Ini bukan sekedar masalah alat, melainkan masalah sinkronisasi kebijakan.
Tanpa interoperabilitas – kemampuan berbagai sistem untuk bekerja dalam satu bahasa data yang sama-setiap celah komunikasi ini menjadi koridor terbuka bagi infiltrasi kedaulatan yang tak terdeteksi. Transformasi Aceh menjadi hub pertahanan bukan sekadar menambah beban belanja, melainkan langkah efisiensi jangka panjang melalui penguatan kemandirian operasional (Operational Autonomy) di garis depan.
Pertahanan Semesta. Rakyat sebagai radar Sosial Dalam perspektif pertahanan modern, situasi ini menjadi alarm dini bagi Indonesia. Ketika hukum internasional semakin sering diabaikan, pertahanan negara tidak lagi bisa hanya bertumpu pada kekuatan militer konvensional yang memiliki keterbatasan armada. Di sinilah relevansi Pertahanan Semesta (Sishankamrata) diuji.
Masyarakat pesisir Aceh memiliki peran vital sebagai “radar manusia” yang paling akurat. Namun, kekuatan ini hanya akan solid jika didukung oleh literasi geopolitik dan kepercayaan publik yang kuat terhadap negara. Keamanan non militer adalah tentang bagaimana negara memberdayakan nelayan bukan sebagai objek, melainkan sebagai informan strategis yang terintegrasi dalam sistem peringatan dini nasional.
Optimalisasi Pangkalan, Kemandirian Logistik di Garis Depan. Meskipun infrastruktur pangkalan sudah eksis di Lhokseumawe dan Sabang, statusnya masih terjebak pada kapabilitas administratif belaka. Faktanya, efisiensi operasi maritim kita melemah ketika kapal-kapal kelas Frigate atau Corvette yang berpatroli di perairan Aceh harus menempuh ratusan mil laut kembali ke Lantamal I Belawan hanya untuk perbaikan teknis atau pengisian logistik skala besar. Kita mendesak pangkalan di Aceh ditransformasi menjadi Pusat Logistik Maritim Terpadu. Ini bukan soal kemewahan, melainkan soal waktu respons (response time) yang menentukan menang atau kalah dalam sebuah insiden kedaulatan di laut.
Mendesak Redesain Anggaran bertujuan Investasi Harga Mati. Kedaulatan tidak bisa dibeli dengan retorika. Mengingat Selat Malaka menyumbang signifikan terhadap keamanan jalur energi dunia, penambahan anggaran pertahanan maritim untuk Aceh adalah investasi ekonomi nasional.
Pemerintah Pusat harus segera melakukan redesain anggaran yang fokus pada Modernisasi Satuan Radar Terintegrasi. Mengisi gap jangkauan radar di pesisir Timur-Utara Aceh yang selama ini menjadi titik lemah deteksi dini.
Deployment UAV (Drone) Long-Endurance: ini Memanfaatkan teknologi pengintai untuk pengawasan 24/7 yang lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan patroli kapal konvensional. Mengalokasikan anggaran untuk penyatuan pusat komando data (Link-16 atau setara) agar informasi intelijen bergerak tanpa sekat birokrasi.
Aceh sebagai Subjek Strategis
Menempatkan Aceh sebagai subjek dalam strategi Indo-Pasifik adalah mandat UU No. 11 Tahun 2006 (UUPA). Suara kritis dari ujung Sumatera adalah “katup pengaman” yang mengingatkan Jakarta bahwa keamanan nasional bermula dari keamanan perbatasan. Jika Kabinet Merah Putih ingin benar-benar disegani di kawasan, maka membenahi interoperabilitas, memperkuat pangkalan, dan membangun kekuatan Pertahanan Semesta di Aceh adalah harga mati. Martabat bangsa dipertaruhkan di setiap mil laut Selat Malaka.
