Jakarta Pusat, MediaKontras.id | Permasalahan ketidaktepatan data kesejahteraan masyarakat kembali menjadi sorotan dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digelar di Aula Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menghadirkan Anggota DPR RI, Himmatul Aliyah, dan diikuti oleh ibu-ibu PKK se-Kecamatan Gambir.
Dalam pemaparannya, Hj. Himmatul Aliyah menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai 4 Pilar MPR RI sebagai landasan kehidupan berbangsa, sekaligus mengaitkannya dengan isu aktual di masyarakat, khususnya terkait ketepatan data bantuan sosial dan akses terhadap program pendidikan seperti KIP/PIP.
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan ketidaksesuaian data kesejahteraan, terutama dalam penentuan desil ekonomi yang menjadi dasar penyaluran bantuan. Ia menyoroti bahwa data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik dan diintegrasikan dalam sistem bantuan sosial nasional belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Permasalahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterlambatan pembaruan data, keterbatasan petugas lapangan, hingga belum optimalnya integrasi antar basis data seperti DTKS, data kependudukan, dan data pendidikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dampak dari ketidaktepatan data tersebut sangat nyata, terutama dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial maupun pendidikan. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang seharusnya berhak justru tidak mendapatkan bantuan, sementara yang tidak layak bisa saja terdaftar sebagai penerima.
Dalam konteks pendidikan, program seperti KIP/PIP dan KIP Kuliah sangat bergantung pada validitas data awal. Ketika data tersebut tidak akurat, maka proses seleksi penerima bantuan pendidikan pun berpotensi tidak tepat sasaran. Hal ini dinilai dapat menghambat keberlanjutan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, Hj. Himmatul Aliyah juga menyoroti dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang terus berubah.
Menurutnya, kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dalam waktu singkat, sementara sistem pendataan masih bersifat periodik, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kondisi nyata dan data yang tercatat. Untuk itu, ia mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam memperbarui data secara mandiri maupun melalui mekanisme resmi yang telah disediakan pemerintah.
Salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan masyarakat untuk mengecek status, mengusulkan, hingga menyanggah data bantuan sosial.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Jangan hanya menunggu, tapi proaktif memastikan data kita benar agar bantuan bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan jalur aspirasi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, baik melalui kegiatan reses maupun tim aspirasi di daerah pemilihan, sebagai sarana untuk menyampaikan keluhan terkait ketidaktepatan data. Meski demikian, ia menegaskan bahwa jalur aspirasi tersebut bersifat pelengkap dan tidak menggantikan mekanisme verifikasi administratif yang telah ditetapkan pemerintah.
Kegiatan sosialisasi ini berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan diskusi dari peserta, khususnya terkait kendala akses bantuan pendidikan dan mekanisme perbaikan data. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesadaran bersama akan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas data. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, program bantuan sosial dan pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mendukung pemerataan kesejahteraan di Indonesia
