Jakarta, MediaKontras.id | Forum diskusi interaktif bertajuk “Menggugat Otonomi Khusus Aceh: Revisi UUPA untuk Rakyat atau Elite” sukses digelar di Waroeng Aceh Garuda, Minggu (19/4). Kegiatan ini merupakan inisiatif kolaborasi lintas organisasi mahasiswa dan pemuda Aceh di Jakarta, sebagai upaya mendorong ruang dialog kritis dan konstruktif terkait masa depan otonomi khusus Aceh.
Diskusi menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya Sabari Barus, Fazlun Hasan, Masri Amin, Kamaruddin, serta Ahmad Farhan Hamid. Para narasumber mengulas berbagai aspek strategis terkait Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), khususnya dalam konteks wacana revisi yang kini menjadi perhatian publik.
Sejumlah isu krusial mengemuka dalam forum tersebut, mulai dari keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, tata kelola sumber daya alam, hingga efektivitas implementasi otonomi khusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Perwakilan panitia, Maliki, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat peran intelektual muda dalam mengawal kebijakan publik.
“Diskusi ini menjadi wadah bagi mahasiswa Aceh, baik di tingkat sarjana maupun pascasarjana, serta para pemuda Aceh untuk menyuarakan pandangan kritis sekaligus memberikan kontribusi pemikiran terhadap arah kebijakan Aceh ke depan,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat Aceh di Jakarta, termasuk perwakilan organisasi seperti FOBA, IMPAS, IKA USK Jakarta, FORMAD, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan paguyuban masyarakat Aceh lainnya. Kehadiran lintas elemen ini menunjukkan tingginya antusiasme terhadap isu otonomi khusus.
Forum berlangsung dinamis dengan interaksi aktif antara peserta dan narasumber. Tercatat, puluhan peserta hadir dan terlibat langsung dalam sesi diskusi, menyampaikan pandangan, kritik, serta usulan terhadap arah revisi UUPA.
Diskusi yang dimulai sejak pukul 13.00 WIB ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi dan gagasan konstruktif sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan, khususnya dalam proses revisi UUPA agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat Aceh secara luas, termasuk dalam pengelolaan dana otonomi khusus.
Sebagai penutup, acara diakhiri dengan penyerahan rekomendasi dari elemen organisasi mahasiswa kepada perwakilan narasumber yang juga terkait dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Penyerahan tersebut dilakukan oleh perwakilan paguyuban IMPAS, dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan narasumber.
