Lhokseumawe, Mediakontras.id | Pemerintah Kota Lhokseumawe mengalokasikan anggaran fantastis untuk belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan pada tahun 2025. Nilainya mencapai miliaran rupiah, dengan porsi terbesar berada di Sekretariat DPRK, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosa), serta Dinas Kesehatan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) APBD 2025, Sekretariat DPRK menganggarkan belanja iklan lebih dari Rp3 miliar, Diskominfosa sebesar Rp1,99 miliar, dan Dinas Kesehatan Rp1,83 miliar.
Secara keseluruhan, total belanja iklan Pemko Lhokseumawe tahun ini mencapai miliaran rupiah dengan berbagai metode pengadaan, mulai dari e-purchasing, pengadaan langsung, hingga paket yang dikecualikan.
Rincian Anggaran Iklan Terbesar Pemko Lhokseumawe 2025
• Sekretariat DPRK: Lebih dari Rp3 miliar.
• Diskominfosa: Rp1,99 miliar plus beberapa paket kecil.
• Dinas Kesehatan: Rp1,83 miliar.
Selain tiga instansi utama, beberapa SKPK lain juga menganggarkan belanja iklan, meski nilainya jauh lebih kecil, mulai dari Rp1,5 juta hingga puluhan juta rupiah.
Fenomena ini menuai kritik, terutama karena masih banyak media lokal yang mengaku tidak pernah menerima belanja iklan dari Pemko Lhokseumawe. Bahkan, muncul dugaan bahwa alokasi miliaran rupiah tersebut hanya dinikmati media tertentu yang memiliki kedekatan dengan anggota DPRK melalui dana pokok pikiran (Pokir).
Ketua PPWI Lhokseumawe, Desriadi Hidayat, mengaku terkejut setelah mengetahui adanya alokasi belanja iklan dalam jumlah besar pada beberapa dinas. Ia menilai penggunaan anggaran tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan urgen di sektor pelayanan publik.
“Dinas kesehatan dan Diskominfosa mengalokasikan belanja iklan sampai lebih dari Rp1 miliar. Kalau pun perlu, seharusnya bisa dibagi kepada sejumlah media agar lebih adil,” ujar Dayat panggilan akrab ketua PPWI Lhokseumawe.
Desakan Evaluasi dari Pemko Lhokseumawe
PPWI Lhokseumawe mendesak Wali Kota melakukan evaluasi terhadap penyaluran belanja iklan yang dinilai tidak merata. Desriadi menegaskan, pemerintah seharusnya adil dalam mendistribusikan anggaran, meskipun tidak harus sama rata, tetapi sesuai klasifikasi dan kontribusi media.
“Saat ini justru banyak media yang aktif mendukung sosialisasi kegiatan Pemko Lhokseumawe, tetapi tidak pernah mendapat belanja iklan. Kondisi ini tidak sehat bagi keberlangsungan media,” tambahnya.
Dengan nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah, publik berharap penyaluran belanja iklan Pemko Lhokseumawe lebih transparan, akuntabel, serta benar-benar mendukung keberlangsungan media lokal maupun nasional.
