MediaKontras.id | Kisruh serta polemik yang pelik kian terjadi pasca persoalan PoD hasil alam Aceh Blok Andaman yang saat ini menjadi sorotan berbagai pihak baik Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat.
Bahkan seorang menteri yang seharusnya mengerti dan memahami Undang-undang bukan sekedar menjalakan kebijakan politik dalam jabatannya, hal ini ditunjukkan dengan sikap arogansi sosok Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam persoalan PoD hasil alam Aceh Blok Andaman.
“Atas dasar itu Bahlil Lahadalia agar segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri ESDM, ini bentuk tanggungjawab atas terjadinya polemik pengelolaan gas dan minyak Blok Andaman dengan Pemerintah Aceh,” tegas Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, SH, MH, M.PD yang Guru Besar Hukum Pidana Islan pada IAIN Langsa yang juga Ketua Umum MPW Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Provinsi Aceh, Jumat, 26 Juni 2026.
Dalam pandangan Prof. Dr. Muzakkir Samidan, Menteri ESDM saudara Bahlil Lahadalia memang tidak punya kapasitas dan kapabilitas dalam jabatannya sebagai Menteri, sangat memalukan, maka sebaiknya segera mengundurkan diri saja.
Lebih jauh, saudara Bahlil Lahadalia juga tidak menunjukkan prestasi apapun selama menduduki jabatan Menteri ESDM, bahkan membuat situasi perminyakan dan energi tidak menentu dan meresahkan masyarakat.
Presiden hendaknya segera melakukan evaluasi terhadap para Menteri yang ada sekarang dan segera mengambil langkah Resuffle kabinet untuk menteri-menteri seperti Bahlil.
Menurut Prof. Dr. Muzakkir Samidan, dalam siaran persnya kepada MediaKontras.id, menyatakan menteri seperti Bahli hanya membuat Presiden menjadi beban moral dan merusak reputasi dan martabatnya, maka tidak perlu dipertahankan. Dalam berbagai pidato Presiden Prabowo dengan tegas menyampaikan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan berwibawa. Wujud dari pidato itu tentu Menteri ESDM saudara Bahlil segera di diganti atau mengundurkan diri saja sesegera mungkin.
“Jika saudara Bahli seorang yang jantan dan punya harga diri, maka sebaiknya segera mundur dari Menteri ESDM sebagai konsekuensi dari kemelut pengelolaan dan pengolahan Gas dan Minyak Blok Andaman di Provinsi Aceh,” tantang Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan yang juga mantan Wakil Ketua DPP KNPI Jakarta itu. [ian]
