Pidie Jaya, MediaKontras.id | Proses pemulihan (recovery) dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Pidie Jaya dinilai belum sepenuhnya tuntas. Kondisi tersebut menjadi salah satu sorotan dalam aksi yang dikoordinatori Mirzatul Akmal (Black) dan Muhammad Rizha.
Kedua koordinator lapangan (korlap) meminta pemerintah daerah membuka informasi secara transparan mengenai perkembangan pemulihan, termasuk program yang telah selesai, yang masih berjalan, serta target penyelesaian seluruh tahapan recovery dan rekonstruksi.
Korlap 1, Mirzatul Akmal atau yang akrab disapa Black, mengatakan masyarakat mengakui adanya berbagai program pemerintah dalam penanganan pascabencana. Namun, menurutnya, keberhasilan pemulihan tidak cukup hanya diukur dari adanya program dan kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana hasilnya dirasakan masyarakat.
“Kami tidak mengatakan pemerintah tidak bekerja. Kami melihat ada pekerjaan yang sudah berjalan dan ada upaya yang dilakukan. Tetapi masyarakat berhak mengetahui sampai di mana progresnya dan kapan semuanya benar-benar selesai. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” kata Black.
Ia menilai keterbukaan informasi penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses pemulihan sekaligus mengetahui apakah kebijakan pemerintah telah menjawab kebutuhan warga terdampak.
“Pemerintah harus berani membuka kondisi sebenarnya kepada publik, karena pemulihan ini menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Soroti Pembangunan Jalan Perkebunan
Sementara itu, Korlap 2 Muhammad Rizha menyoroti pembangunan jalan terobosan perkebunan di sejumlah wilayah, termasuk Bandar Baru, Meureudu, dan Bandar Dua.
Rizha menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan infrastruktur. Namun, ia meminta pemerintah menjelaskan tujuan pembangunan, peruntukan, akses jalan, serta masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
“Kami tidak anti pembangunan. Yang kami pertanyakan adalah jalan ini dibangun untuk siapa, siapa yang paling mendapatkan manfaat dan ke mana aksesnya diarahkan. Kalau benar untuk kepentingan masyarakat, buktikan dengan data dan fakta,” kata Rizha.
Menurutnya, pembangunan jalan juga perlu memperhatikan aspek lingkungan, terutama kondisi kawasan hutan dan potensi risiko bencana yang masih dihadapi masyarakat.
Selain itu, Rizha mempertanyakan informasi mengenai anggaran sejumlah kegiatan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu yang disorot adalah informasi mengenai lomba tangkap bebek dan lomba perahu yang disebut memiliki anggaran Rp15 juta, namun menurut pihaknya tidak terlaksana.
“Kalau memang tidak dilaksanakan, masyarakat berhak tahu bagaimana penggunaan dan sisa anggarannya,” ujarnya.
Minta 27 Pemegang Mandat Rakyat Buka Persoalan
Atas sejumlah persoalan tersebut, Mirzatul Akmal dan Muhammad Rizha meminta 27 pemegang mandat rakyat di Pidie Jaya, yakni Bupati, Wakil Bupati, serta 25 anggota DPRK, menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat melalui kerja nyata dan keterbukaan informasi.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait menelusuri status lahan, perizinan, aktivitas perkebunan sawit, serta keterkaitannya dengan pembangunan jalan.
Jika dalam proses penelusuran ditemukan pelanggaran atau dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun anggaran, mereka meminta persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Recovery harus tuntas, pembangunan harus transparan, hutan harus dilindungi, dan uang rakyat harus jelas penggunaannya. Dua puluh tujuh pemegang mandat rakyat Pidie Jaya harus membuktikan keberpihakannya melalui kerja nyata dan keterbukaan kepada masyarakat,” tegas mereka.