Media Kontras.Id | Aceh Timur— Jaringan Anak Syuhada Kecamatan Peureulak menyatakan keprihatinan mendalam terhadap dugaan pengambilalihan empat pulau yang sebelumnya masuk wilayah administratif Provinsi Aceh, namun kini diklaim sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara, Jumat, 13 Mei 2025.

Keempat pulau tersebut — Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang — berada di wilayah perairan antara Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat. Berdasarkan sejumlah laporan masyarakat dan investigasi media, pulau-pulau tersebut kini telah tercatat dalam data administrasi Sumatera Utara, sebuah langkah yang dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap batas wilayah Aceh yang sah secara hukum dan sejarah.

Koordinator Jaringan Anak Syuhada Kecamatan Peureulak, Teungku Raja Sanusi S.Kep, dalam keterangannya, menyatakan:

“Kami sebagai bagian dari generasi muda pejuang Syuhada Aceh merasa terusik dengan hilangnya kedaulatan wilayah Aceh sedikit demi sedikit. Ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi menyangkut harga diri dan sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan tanahnya.”

Pihaknya mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA untuk segera menindaklanjuti persoalan ini secara serius, termasuk mengkaji ulang peta batas wilayah resmi, berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), dan menuntut kejelasan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Selain itu, Jaringan Anak Syuhada juga mengimbau kepada masyarakat Aceh, khususnya di kawasan pesisir Timur dan perbatasan, untuk lebih waspada terhadap potensi penyusutan wilayah yang mungkin terjadi secara perlahan namun berdampak besar di masa depan.

“Jika hari ini kita diam, maka jangan salahkan generasi yang akan datang bila Aceh terus kehilangan wilayahnya sepotong demi sepotong,” tegasnya.

Isu ini juga menjadi pengingat pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam menjaga integritas wilayah Aceh, terutama dalam konteks otonomi khusus yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas politik dan sosial rakyat Aceh.[*]