MediaKontras.id | Dana bantuan untuk rehabilitasi sawah akibat bencana banjir untuk masyarakat Aceh menuai polemik akibat Menteri Pertanian tidak menjelaskan secara transparan bagaimana dan siapa pengelolaan dana Rp2,5 triliun yang diperuntukkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian di Aceh.
Demikian disampaikan, Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan SH, MH, M.PD yang juga Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa menyoroti ikwal permasalahan tersebut yang menuai polemik ditengah tataran kehidupan masyarakat Aceh, dalam siaran persnya, kepada MediaKontras.id, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Masih katanya, akibat dari penyampaian dari Mentan Amran Sulaiman dalam petemuan di Jakarta 5 agustus 2026, sampai saat ini masyarakat masih mempertanyakan hal tersebut kepada Pemerintah Aceh, dimana bantuan belum mereka terima sama sekali tentang rehabilitasi sawah dan kebun masyarakat.
Meskipun Pemerintah Aceh sudah berulang kali menjelaskan bahwa pengelolaan dana tersebut tidak melalui Pemerintah Aceh, dan tidak juga melalui pemerintah kabupaten kota, melainkan dilaksanakan sendiri oleh Mentan melalui satker dari Kementrian Pertanian sendiri, tetapi polemik masih terjadi dan bahkan mengarah pada ketidak percayaan kepada Pemerintah Aceh.
Sambung Prof. Dr. Muzakkir Samidan, ini perlu diluruskan dari pihak Mentan agar melakukan surve kelapangan, bahwa sampai saat ini berdasarkan kenyataan yang dilihat dalam perjalanan dari Aceh Tamiang ke Banda Aceh, bahwa pemandangan yang saya temui dan lihat mulai dari Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Utara, sampai Pidie Jaya hampir semua sawah dan kebun masyarakat tidak tersentuh perbaikan sesuai kernyataan yang disampaikan Kementan Amran Sulaiman.
Bahkan di beberapa tempat sawah benar-benar rusak dan tidak bisa di pakai sama sekali oleh masyarakat, sudah enam bulan dan sampai kapan masyarakat menunggu. Jadi bila pernyataan Amran Sulaiman benar agar segera cek kelapangan, jangan hanya bicara lewat media di Jakarta.
“Saya tahu Mentan Amran Sulaiman tegas dan tanpa kompromi, oleh karena itu, agar semua realisasi dana untuk petani menjadi jelas, dan Mentan Amran Sulaiman bisa mengambil tindakan tegas kepada semua yang terlibat mari cek langsung ke lapangan terhadap semua daerah yang terdampak di Aceh dimana sebenarnya bantuan itu, ini perlu ada penjelasan secara terbuka oleh Kementan. Sehingga polemik yang ada bisa selesai dan pemerintah bisa mendapat kepercayaan masyarakat,” demikian Prof. Dr. Muzakkir Samidan. [ian]