Jakarta, MediaKontras.id | Gerakan Aktivis Jakarta menggelar diskusi publik bertajuk “Modernisasi Sistem Air Bersih Jakarta Tantangan, Strategi, dan Masa Depan Layanan Publik” di Gedung Joang 45, Selasa (14/4/2026).
Diskusi ini menghadirkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco, Direktur Operasional PAM JAYA Syahrul Hasan (mewakili Direktur Utama Arief Nasrudin), serta Raden Umar dari FKDM Provinsi DKI Jakarta.
Dalam pemaparannya, Basri Baco menegaskan bahwa air merupakan hak dasar masyarakat yang tidak tergantikan. Ia menyoroti bahwa selama sekitar 25 tahun, pengelolaan air di Jakarta berada dalam skema swastanisasi yang berorientasi pada keuntungan.
“Sekarang pengelolaan air sudah kembali ke PAM JAYA sebagai BUMD. Ini penting agar negara hadir menjamin akses air bersih yang berkeadilan,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, termasuk kekurangan sambungan air perpipaan sekitar 20 persen dan kebutuhan modernisasi infrastruktur. Di sisi lain, keterbatasan keuangan daerah menjadi kendala serius, sehingga diperlukan skema pembiayaan alternatif seperti creative financing dengan melibatkan pihak swasta.
Basri juga menyampaikan target pemerintah untuk menuntaskan seluruh jaringan air perpipaan dalam beberapa tahun ke depan, disertai inovasi sistem pembayaran yang direncanakan menyerupai token listrik guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Sementara itu, Syahrul Hasan mengungkapkan bahwa cakupan layanan air bersih di Jakarta saat ini baru mencapai sekitar 82 persen, dengan kapasitas produksi mencapai 23.000 liter per detik. Ia menyebutkan ketergantungan terhadap pasokan air baku dari Jatiluhur serta kondisi jaringan pipa yang luas menjadi tantangan utama.
“PAM JAYA terus melakukan modernisasi, termasuk penggantian pipa lama dengan material HDPE yang lebih aman dan tahan lama,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kebutuhan investasi untuk pengembangan sistem air mencapai Rp34 triliun, dengan sebagian besar didorong melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Selain itu, PAM JAYA saat ini telah melayani sekitar 1,2 juta pelanggan, meskipun masih menghadapi tantangan perilaku masyarakat yang bergantung pada air tanah. Untuk itu, program zona bebas air tanah terus dikembangkan.
Dari sisi kualitas, Syahrul menegaskan bahwa air PAM JAYA telah memenuhi standar kesehatan sesuai regulasi, bahkan telah memperoleh sertifikasi halal pada 2025 berdasarkan kajian keagamaan.
Di sisi lain, Raden Umar menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan layanan air bersih. Ia mendorong pemutakhiran data pelanggan, sosialisasi tarif progresif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi permasalahan distribusi air sejak dini.
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menyoroti berbagai persoalan, mulai dari kondisi pipa tua yang masih digunakan hingga efektivitas skema pembiayaan dan komitmen penyelesaian proyek. Isu sertifikasi halal air dan mekanisme pengawasan kualitas juga turut menjadi perhatian.
Menanggapi hal tersebut, Syahrul Hasan memastikan bahwa modernisasi infrastruktur dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan tetap menjaga kualitas layanan. Sementara Basri Baco menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kerja sama dengan swasta tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa modernisasi sistem air bersih di Jakarta membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, BUMD, sektor swasta, dan masyarakat. Sejumlah tantangan seperti infrastruktur tua, keterbatasan pembiayaan, dan koordinasi lintas sektor harus diatasi secara bersama.
Adapun target utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya layanan air perpipaan yang menyeluruh di Jakarta pada tahun 2029, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang modern, efisien, dan berkelanjutan.
