Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe Ajak Masyarakat Dukung Kortas Tipikor Polri Berantas Korupsi dan TPPU

Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe Ajak Masyarakat Dukung Kortas Tipikor Polri Berantas Korupsi dan TPPU

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp MediaKontras.ID

MediaKontras.id | Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Sulaiman, korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan, merugikan keuangan negara, serta mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, upaya pemberantasannya harus mendapat dukungan dari seluruh komponen bangsa.

“Kami mendukung penuh langkah Polri, khususnya Kortas Tipikor, dalam mengusut setiap dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu. Semua harus diproses berdasarkan hukum yang berlaku,” ujar Sulaiman dalam keterangan tertulis yang diterima MediaKontras.id, Senin (13/7/2026).

Ia menilai keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam membangun budaya antikorupsi dengan tidak memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan.

Sulaiman juga mengingatkan agar setiap proses penegakan hukum dihormati dan tidak dipengaruhi oleh opini yang berpotensi mengganggu independensi aparat penegak hukum.

“Kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila aparat bekerja secara profesional dan seluruh pihak menghormati proses hukum. Jangan sampai penegakan hukum dipengaruhi kepentingan di luar mekanisme yang telah diatur undang-undang,” katanya.

Lebih lanjut, Sulaiman berharap Polri terus memperkuat komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi dan TPPU hingga tuntas. Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, serta mendorong percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Topik