Jakarta, MediaKontras.id | Komite Mahasiswa Pemuda Aceh Selatan–Jakarta Selatan (KOMPAS Jaya) resmi mendeklarasikan pendiriannya melalui kegiatan silaturahmi dan diskusi publik yang digelar di Kedai Aceh Jhony, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Peluang dan Tantangan Potensi Besar SDA Aceh Selatan: Mampukah Menjadi Penggerak Kemajuan Daerah?”
Diskusi membahas sejumlah potensi sumber daya alam (SDA) Aceh Selatan, mulai dari pertambangan, nilam, perikanan, hasil pertanian, hingga peluang pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD).
Inisiator pendirian KOMPAS Jaya, Rizki Alif Maulana, S.T.P., M.T., mengatakan Aceh Selatan memiliki potensi SDA yang besar. Namun, menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara terukur agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.
Rizki yang juga menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, khususnya sejak proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).
“Kalau ada IUP yang bermasalah, harus dikawal dan bila terbukti bermasalah harus dicabut. Aceh Selatan merupakan daerah yang rawan bencana, sehingga pembukaan lahan untuk pertambangan harus benar-benar dikawal secara efektif,” ujarnya dalam diskusi.
Ia juga menyoroti sejumlah IUP yang masih berada pada tahap eksplorasi dan belum memasuki tahap produksi. Menurutnya, aspek lingkungan, termasuk pemenuhan dokumen dan standar analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), harus menjadi perhatian utama.
“Setiap IUP yang lahir harus memenuhi standar. Jangan sampai izin diberikan tanpa pengawasan yang kuat terhadap dampak lingkungan,” katanya.
Nilam dan Perikanan Dinilai Punya Potensi Besar
Selain pertambangan, peserta diskusi juga menyoroti komoditas nilam yang selama ini menjadi salah satu potensi ekonomi masyarakat Aceh Selatan, khususnya di kawasan Labuhan Haji.
Harga nilam dinilai mengalami penurunan signifikan sehingga belum memberikan keuntungan yang sebanding dengan biaya produksi dan pupuk yang dikeluarkan petani.
Dalam diskusi disebutkan, harga nilam yang sebelumnya mencapai sekitar Rp2,2 juta mengalami penurunan hingga sekitar Rp700 ribu. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah perlu memikirkan harga yang ideal dan mekanisme perlindungan bagi petani, sehingga komoditas nilam tidak hanya memiliki potensi, tetapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rizki.
Potensi sektor perikanan juga menjadi perhatian. Peserta mendorong agar hasil laut Aceh Selatan tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi dikembangkan melalui industri pengolahan dan hilirisasi.
Gagasan pembentukan atau penguatan BUMD dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengelola potensi daerah, termasuk sektor perikanan, hasil pertanian dan perkebunan, serta komoditas unggulan lainnya.
Efisiensi Anggaran Jadi Tantangan Pemerintah Daerah
Forum tersebut juga menyoroti kondisi fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Rizki menyebut pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam mengelola anggaran dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Menurutnya, keterbatasan transfer ke daerah dan dana otonomi khusus harus menjadi momentum untuk memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah.
“Bagaimana pemerintah daerah memutar otak untuk menghidupi perjalanan pemerintahan daerah di tengah efisiensi anggaran. Karena itu, potensi SDA harus dikelola dengan baik dan memberikan nilai tambah bagi daerah,” ujarnya.
Ia juga menilai pengembangan infrastruktur pendukung, termasuk pelabuhan dan sektor perdagangan, penting untuk memperkuat konektivitas ekonomi Aceh Selatan.
Akademisi Dorong Tenaga Kerja Lokal
Akademisi Dr. H. Jamai Suni, S.E., M.M., dalam forum tersebut berharap pengelolaan SDA di Aceh Selatan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
Ia mendorong perusahaan yang beroperasi di daerah agar memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
Selain penyerapan tenaga kerja, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga diharapkan diberikan secara adil dan tepat sasaran kepada masyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada satu sektor, termasuk pertambangan. Pengembangan ekonomi harus dilakukan secara lebih luas dengan memperhatikan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, serta industri pengolahan.
Mahasiswa Diminta Aktif Mengawal SDA
Forum KOMPAS Jaya juga mendorong mahasiswa dan pemuda Aceh Selatan untuk mengambil peran dalam mengawal kebijakan pengelolaan SDA.
Alif menilai mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton, tetapi perlu memahami kebijakan, regulasi, dan kondisi di lapangan sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah.
“Mahasiswa harus ikut mengawal SDA. Kita harus memastikan potensi yang dimiliki Aceh Selatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” katanya.
Melalui deklarasi tersebut, KOMPAS Jaya diharapkan menjadi ruang silaturahmi sekaligus wadah bagi mahasiswa dan pemuda Aceh Selatan di Jakarta Selatan untuk berdiskusi, menyampaikan gagasan, serta ikut mengawal pembangunan daerah
Kegiatan ditutup dengan deklarasi pendirian KOMPAS Jaya dan komitmen untuk terus mendorong pengelolaan potensi SDA Aceh Selatan yang berkelanjutan, berpihak kepada masyarakat, serta mampu menjadi penggerak kemajuan ekonomi daerah.