Nasional, MediaKontras.id | Di kaki pegunungan yang menjadi bagian penting bentang alam Aceh, suara penolakan terhadap rencana eksplorasi tambang emas dan uranium kembali bergema dari Beutong Ateuh Banggalang. Bagi masyarakat setempat, persoalan ini tidak semata tentang investasi bernilai ratusan triliun rupiah, melainkan tentang keberlanjutan ruang hidup, keselamatan lingkungan, dan warisan yang ingin mereka tinggalkan kepada generasi mendatang.
Sabtu (20/6/2026), masyarakat Beutong Ateuh Banggalang bersama sejumlah tokoh masyarakat, anggota DPRK Nagan Raya, dan elemen mahasiswa menyampaikan desakan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar mencabut izin eksplorasi pertambangan yang dinilai berpotensi mengancam kawasan tersebut.
Di tengah hamparan hutan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat pedalaman, kekhawatiran warga berakar pada pengalaman nyata. Bencana yang melanda wilayah itu pada 26 November 2025 masih meninggalkan jejak trauma mendalam. Rumah-rumah rusak, lahan perkebunan terdampak, dan kehidupan warga sempat terhenti sebelum perlahan bangkit kembali.
Bagi masyarakat, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa Beutong Ateuh merupakan kawasan yang memiliki kerentanan ekologis tinggi dan membutuhkan perlindungan, bukan tekanan tambahan dari aktivitas ekstraktif berskala besar.
Anggota DPRK Nagan Raya, Cut Man, menilai eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut harus mempertimbangkan aspek sosial dan keberlanjutan lingkungan secara menyeluruh.
Menurutnya, yang dipertaruhkan bukan hanya tutupan hutan, tetapi juga keberlangsungan kehidupan masyarakat yang telah mendiami kawasan itu selama berabad-abad.
“Jika aktivitas tambang dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi ekologis dan sosial masyarakat, yang terancam bukan hanya lingkungan, tetapi juga keberlanjutan peradaban masyarakat Beutong Ateuh,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Tgk. Malikul Aziz, putra almarhum Tgk. Bantaqiah. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak investasi yang membawa manfaat bagi daerah, namun berharap pembangunan dilakukan melalui pendekatan yang selaras dengan kepentingan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.
“Investasi tetap penting untuk pembangunan daerah. Namun masyarakat berharap pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan memberikan manfaat langsung bagi warga setempat, tanpa mengorbankan tanah warisan leluhur dan nilai-nilai yang telah dijaga turun-temurun,” katanya.
Di Beutong Ateuh, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah ruang sejarah, tempat tumbuhnya tradisi, serta bagian dari identitas masyarakat yang diwariskan lintas generasi. Karena itu, banyak warga memandang isu pertambangan sebagai persoalan yang menyentuh dimensi budaya, sosial, dan spiritual sekaligus.
Tokoh masyarakat Beutong Ateuh, Rusli, menegaskan bahwa penolakan yang disuarakan warga tidak boleh dimaknai sebagai sikap anti pembangunan.
“Kami ingin daerah ini berkembang dan masyarakat sejahtera. Namun pembangunan yang kami harapkan adalah pembangunan yang menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keselamatan lingkungan, dan masa depan anak cucu kami,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, masyarakat Beutong Ateuh Banggalang menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni menolak segala bentuk aktivitas pertambangan di wilayah mereka, meminta pencabutan seluruh izin pertambangan yang telah diterbitkan, serta mendorong penguatan status wilayah adat guna melindungi tanah leluhur dan ekosistem yang ada.
Sementara itu, tokoh pemuda Beutong Ateuh Banggalang, Ismik, mengatakan pengalaman menghadapi bencana beberapa waktu lalu menjadi alasan kuat mengapa masyarakat bersikap hati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi mengubah keseimbangan alam kawasan tersebut.
“Kami baru berupaya bangkit dari dampak bencana. Masyarakat memulai kembali kehidupan dari awal. Karena itu, kekhawatiran terhadap risiko lingkungan merupakan sesuatu yang sangat nyata bagi kami,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa Beutong Ateuh memiliki posisi strategis dalam kawasan konservasi yang selama ini dikenal sebagai salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati di Aceh.
Senada dengan itu, Samsuardi menilai perlindungan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan yang menyangkut wilayah tersebut.
“Masyarakat tentu berharap pembangunan berjalan, tetapi juga menginginkan jaminan bahwa keselamatan dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Beutong Ateuh bukanlah fenomena baru. Warga mengingat kembali perjuangan masyarakat pada 2019 ketika berhasil menolak kehadiran perusahaan tambang melalui jalur hukum dan advokasi publik. Pengalaman itu menjadi simbol kuat bahwa isu lingkungan dan ruang hidup memiliki tempat penting dalam kesadaran kolektif masyarakat setempat.
Di sisi lain, perhatian publik juga mengarah pada dinamika pembahasan terkait izin usaha pertambangan yang belakangan menjadi sorotan. Wakil Ketua I IPELMASRA Banda Aceh, Teungku Syah Maulanan Hilal, menilai proses komunikasi dan diskusi mengenai isu tersebut perlu dilakukan secara lebih terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Bagi masyarakat Beutong Ateuh, perdebatan mengenai tambang sesungguhnya melampaui hitung-hitungan nilai investasi. Di balik angka yang disebut mencapai Rp200 triliun, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar bagaimana pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan ruang hidup masyarakat dan keseimbangan alam yang menopang kehidupan mereka selama ini.
Di antara hutan, sungai, dan pegunungan yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang Beutong Ateuh, warga berharap suara mereka didengar. Sebab bagi mereka, kemajuan bukan hanya soal apa yang dapat diambil dari bumi, tetapi juga tentang apa yang mampu diwariskan kepada generasi yang akan datang.
“Jika alam tetap terjaga, kehidupan akan terus tumbuh. Namun ketika ruang hidup hilang, tidak semua kerugian dapat dihitung dengan angka.”
