Oleh: Muhammad furqan, M.I.Kom
Mahasiswa Doktoral DPIPS Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Refleksi Kepemimpinan, Persatuan, dan Kepentingan Rakyat. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum lahirnya kesadaran kolektif rakyat untuk bangkit melawan kebodohan, penjajahan, dan keterbelakangan. Hari bersejarah tersebut menandai tumbuhnya semangat persatuan dan nasionalisme modern melalui lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini menjadi pelopor gerakan kebangkitan nasional dengan menghadirkan semangat pendidikan, modernisasi, dan perjuangan berbasis kesadaran intelektual.
Di balik lahirnya gerakan tersebut, terdapat tokoh-tokoh penting seperti Dr. Soetomo dan Wahidin Sudirohusodo yang meletakkan dasar penting bagi tumbuhnya kesadaran kebangsaan Indonesia. Semangat yang mereka bangun bukan sekadar perjuangan politik, tetapi juga upaya menciptakan masyarakat yang maju melalui pendidikan, solidaritas sosial, dan kerja bersama.
Makna Hari Kebangkitan Nasional hari ini tentu terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Jika dahulu perjuangan diarahkan pada melawan kolonialisme fisik, maka saat ini tantangan bangsa bergerak menuju kedaulatan informasi, transformasi digital, dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, esensi utamanya tetap sama, yakni menjaga persatuan dan membangun kesejahteraan masyarakat secara kolektif.
Dalam konteks global, semangat kebangkitan dan pencerahan juga pernah tumbuh di Eropa melalui pemikiran filsuf besar Jean-Jacques Rousseau pada abad ke-18. Melalui gagasan kontrak sosialnya, Rousseau memperkenalkan ide tentang demokrasi modern, kebebasan dari ketimpangan sosial, serta pentingnya pendidikan dan kesadaran publik. Pemikiran tersebut kemudian menjadi salah satu fondasi perkembangan demokrasi di banyak negara dunia.
Refleksi nilai-nilai kebangkitan nasional itu juga dapat dilihat dalam dinamika pembangunan di Bireuen hari ini. Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, upacara yang dipimpin Wakil Bupati Bireuen, Razuardi, menyampaikan pesan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid dengan tema: “Menjaga Tunas Bangsa untuk Kedaulatan Negara.”
Pesan tersebut menegaskan bahwa kebangkitan nasional harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Tantangan hari ini bukan hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga menjaga kedaulatan informasi dan memperkuat solidaritas sosial di tengah arus digitalisasi yang sangat cepat.
Dalam perspektif pembangunan daerah, semangat kebangkitan juga tercermin dari upaya Pemerintah Kabupaten Bireuen membangun komunikasi publik yang lebih konstruktif. Kritik tentu tetap penting dalam demokrasi, namun informasi-informasi positif mengenai kerja pembangunan juga perlu disampaikan secara berimbang agar masyarakat mengetahui arah dan ikhtiar pemerintah daerah dalam membangun daerahnya.
Salah satu langkah strategis yang cukup mendapat perhatian publik ialah keberhasilan Bupati Bireuen, Mukhlis, dalam menuntaskan proses hibah aset tanah milik TNI AD kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang sempat tertunda selama sekitar 23 tahun. Proses tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi dan pendekatan diplomatis antara pemerintah daerah dengan berbagai institusi negara, mulai dari tingkat daerah hingga pusat.
Lahan seluas sekitar dua hektare yang berada di kawasan Kota Juang itu nantinya direncanakan untuk perluasan RSUD dr. Fauziah Bireuen. Langkah ini dinilai penting mengingat kapasitas rumah sakit saat ini semakin terbatas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Dalam sudut pandang tertentu, kebijakan tersebut memiliki irisan dengan gagasan Jean-Jacques Rousseau mengenai kepentingan umum. Rousseau menegaskan bahwa kekuasaan sejatinya berasal dari rakyat, bukan dari keturunan atau kelompok elite tertentu. Karena itu, setiap kebijakan publik harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas.
Konsep volonté générale atau “kehendak umum” yang diperkenalkan Rousseau juga menekankan bahwa keputusan negara harus mencerminkan kebutuhan bersama, bukan kepentingan kelompok kecil. Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip tersebut menjadi relevan agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar menghadirkan manfaat sosial yang luas tanpa membedakan latar belakang kelompok masyarakat.
Momentum Hari Kebangkitan Nasional seharusnya tidak hanya dipahami sebagai seremoni tahunan, tetapi menjadi refleksi untuk memperkuat semangat persatuan, pelayanan publik, dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi, masyarakat tentu berharap Bireuen dapat terus berbenah menuju daerah yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.
Semangat kebangkitan pada akhirnya bukan hanya tentang mengenang sejarah, melainkan tentang bagaimana menghadirkan warisan pembangunan yang nyata bagi generasi mendatang.
