Oleh: Sofyan, S.Sos
Mahasiswa S2 Magister Administrasi Publik Unimal
Mei selalu datang dengan dua wajah dalam ingatan sebagian generasi Aceh. Satu wajah membawa harapan tentang lahirnya demokrasi Indonesia, sementara wajah lainnya menyimpan trauma panjang tentang konflik dan darurat militer. Di antara dua momentum itulah, banyak anak muda Aceh tumbuhmenyaksikan negara berubah dari layar televisi, lalu melihat tanah kelahirannya sendiri berubah menjadi wilayah operasi militer.
Tanggal 21 Mei 1998 menjadi penanda runtuhnya rezim Orde Baru setelah lebih dari tiga dekade berkuasa. Saat itu saya masih duduk di bangku kelas 3 SMP di Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Usia yang terlalu muda untuk memahami rumitnya peta politik nasional, tetapi cukup untuk merasakan bahwa Indonesia sedang berada di titik balik sejarah.
Di gampong kami, televisi belum dimiliki banyak keluarga. Rumah orang tua saya termasuk salah satu yang memilikinya, sehingga ketika kabar pengunduran diri Presiden Soeharto disiarkan, masyarakat berkumpul dan menonton bersama. Wajah-wajah penuh penasaran memenuhi ruang tamu sederhana kami. Sebagian diam, sebagian lagi berkomentar pelan tentang masa depan Indonesia yang belum pasti.
Bagi masyarakat kampung saat itu, televisi bukan sekadar hiburan, melainkan jendela yang memperlihatkan bagaimana negara sedang bergerak menuju perubahan besar. Demonstrasi mahasiswa, pidato elite politik, hingga ketegangan nasional menjadi konsumsi harian yang perlahan membentuk kesadaran politik generasi muda di daerah.
Saya bersekolah di SMP Negeri 2 Tanjung Ara Tanah Jambo Aye yang lebih dikenal masyarakat sebagai “SMP Rambong” karena berada di tengah hamparan kebun karet. Sekolah itu pernah menjadi salah satu sekolah paling bersih dan membanggakan di Aceh Utara. Lingkungannya asri, penuh pepohonan dan bunga, sementara semangat belajar para guru dan murid begitu hidup.
Namun Reformasi yang mengguncang Jakarta perlahan ikut mengubah suasana hingga ke pelosok Aceh.
Konflik mulai membesar. Diskusi tentang politik tidak lagi hanya milik orang dewasa. Anak-anak SMP mulai membicarakan Reformasi, Aceh, hingga kemerdekaan. Gerakan pelajar muncul di berbagai sekolah di wilayah Tanah Jambo Aye. Politik yang sebelumnya terasa jauh, tiba-tiba hadir sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam suasana yang penuh gejolak itu, kemarahan massa mulai diarahkan kepada simbol-simbol yang dianggap mewakili “orang luar”. Saya masih mengingat aksi-aksi yang terjadi di Panton Labu, ketika sejumlah toko menjadi sasaran amuk massa. Sebagai remaja, saya sempat terbawa arus emosi zaman. Namun satu nasihat dari almarhum guru mengaji saya masih membekas hingga hari ini: jangan ikut turun ke kota. Nasihat sederhana itu membuat saya tetap tinggal di rumah ketika situasi memanas.
Tidak lama kemudian, sekolah kami mulai menjadi korban konflik. SMP Negeri 2 Tanah Jambo Aye dibakar oleh orang tak dikenal, bahkan hingga tiga kali. Gedung sekolah perlahan kehilangan bentuknya. Laboratorium rusak, ruang belajar musnah, dan suasana pendidikan yang dulu membanggakan perlahan menghilang.
Yang paling menyedihkan bukan hanya kerusakan fisik, tetapi berubahnya cara berpikir generasi muda saat itu. Kami mulai didoktrin bahwa sekolah bukan lagi prioritas, bahwa pelajaran nasional tidak lagi penting bagi Aceh. Dalam usia yang masih sangat muda, kami tumbuh di tengah narasi permusuhan dan identitas yang keras.
Padahal sebelumnya, seperti banyak anak sekolah lain pada masa Orde Baru, saya termasuk yang mengagumi sosok Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan”. Pendidikan ketika itu menanamkan disiplin, penghormatan terhadap negara, dan semangat persatuan. Penataran P4 menjadi bagian penting dalam kehidupan sekolah. Nama-nama menteri kabinet bahkan banyak yang kami hafal.
Tetapi konflik Aceh perlahan mengubah arah pikiran generasi kami. Ide tentang negara yang sebelumnya terasa kuat mulai tergantikan oleh semangat perlawanan dan narasi Aceh Merdeka. Banyak anak muda tumbuh tanpa benar-benar memahami akar sejarah secara utuh, tetapi sudah dipenuhi rasa curiga dan permusuhan.
Karena itu, bagi generasi Aceh, ada dua tanggal di bulan Mei yang terasa begitu simbolik.
21 Mei 1998 dikenang sebagai runtuhnya kekuasaan Orde Baru dan lahirnya harapan baru demokrasi Indonesia. Dalam momentum itu, nama Megawati Soekarnoputri muncul sebagai salah satu simbol oposisi terhadap kekuasaan yang dianggap represif.
Namun lima tahun kemudian, tepat pada 19 Mei 2003, Aceh justru memasuki salah satu fase paling kelam dalam sejarah modernnya. Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Darurat Militer di Aceh, berdasarkan pertimbangan keamanan nasional yang saat itu dipimpin Menkopolhukam Susilo Bambang Yudhoyono.
Bagi sebagian rakyat Aceh, keputusan itu menjadi titik balik yang menyisakan luka mendalam. Kehidupan masyarakat berubah drastis. Ketakutan hadir hampir di setiap sudut kampung. Banyak peristiwa pada masa itu yang hingga kini masih hidup dalam ingatan kolektif masyarakat.
Ironisnya, sosok yang sebelumnya dipandang sebagian rakyat Aceh sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan Orde Baru, justru dikenang pula melalui kebijakan yang membawa Aceh masuk ke fase darurat militer.
Dua momentum di bulan Mei itu akhirnya menjadi cermin tentang kompleksitas sejarah Indonesia dan Aceh. Satu tanggal berbicara tentang demokrasi dan harapan perubahan, sementara tanggal lainnya menghadirkan trauma tentang konflik dan kekerasan.
Hari ini saya memahami bahwa sejarah tidak pernah sepenuhnya hitam atau putih. Ada luka daerah yang harus dipahami dengan jernih, ada kebijakan negara yang patut dikritik, tetapi juga ada pelajaran penting tentang betapa rapuhnya sebuah bangsa ketika dialog gagal dijaga.
Generasi kami adalah generasi yang menyaksikan jatuhnya seorang presiden melalui layar televisi, lalu beberapa tahun kemudian menyaksikan tanah kelahiran sendiri berubah menjadi wilayah darurat militer.
Dan mungkin karena itulah, Mei tidak pernah benar-benar menjadi bulan biasa bagi sebagian rakyat Aceh.
