Banda Aceh, MediaKontras.id | Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Bireuen (PB HIMABIR) Banda Aceh menilai evaluasi Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) perlu dikawal secara kolektif dan objektif agar tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
Sekretaris Jenderal PB HIMABIR, Al Fhat Muhayat, mengatakan masyarakat perlu memahami kondisi fiskal Aceh yang saat ini sedang mengalami tekanan anggaran sehingga berdampak pada berbagai kebijakan pemerintah daerah, termasuk penyesuaian program JKA.
“Pemerintah Aceh perlu diberikan ruang untuk melakukan evaluasi terhadap program JKA. Kondisi fiskal daerah saat ini memang sedang mengalami tekanan sehingga membutuhkan penyesuaian kebijakan,” kata Al Fhat dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, polemik terkait Pergub JKA seharusnya tidak menimbulkan keresahan berlebihan di tengah masyarakat. Ia menegaskan, yang paling penting adalah memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara maksimal.
“Yang harus menjadi perhatian bersama adalah bagaimana masyarakat miskin dan kelompok rentan tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan secara optimal,” ujarnya.
PB HIMABIR juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh masyarakat, dan legislatif, untuk mengawal proses evaluasi JKA secara konstruktif dan transparan.
Al Fhat menilai kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya, kritik juga harus disertai solusi serta dukungan terhadap upaya perbaikan tata kelola pelayanan publik.
Selain itu, PB HIMABIR meminta Pemerintah Aceh membuka ruang komunikasi publik terkait evaluasi JKA agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh mengenai arah kebijakan tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh melalui Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa program JKA tetap berjalan dan tidak dihapus. Pemerintah hanya melakukan evaluasi data penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Pemerintah Aceh juga menyebut penyesuaian program JKA dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat miskin dan kelompok rentan di Aceh.
PB HIMABIR berharap proses evaluasi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang transparan, tepat sasaran, dan mampu menjaga keberlangsungan program kesehatan unggulan Aceh di masa mendatang.
