Lhokseumawe, MediaKontras.id | Wacana perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dinilai krusial untuk menjamin keberlanjutan pembangunan sekaligus mendorong pemerataan manfaat dan peningkatan kualitas kebijakan publik. Pembahasan kebijakan tersebut saat ini masih berlangsung di tingkat pemerintah pusat.
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Sulthanah Nahrasiyah, Nadya Maqfirah, yang juga merupakan Pemuda Berprestasi Provinsi Aceh 2025, menilai perpanjangan Otsus masih relevan, terutama dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan, termasuk dampak bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Perpanjangan Otsus relevan karena Aceh masih dalam proses pemulihan. Dukungan pembangunan tetap diperlukan agar kondisi daerah semakin stabil,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembahasan Otsus juga mencakup usulan besaran dana dari Pemerintah Aceh, yakni sekitar 2 hingga 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut di tingkat pusat.
Menurut Nadya, perpanjangan Otsus harus diiringi dengan komitmen terhadap pemerataan manfaat. Ia menekankan bahwa alokasi anggaran tidak boleh hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi harus berdampak langsung kepada masyarakat.
“Dana Otsus harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas, bukan hanya terserap secara administratif,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan sektor pendidikan melalui pemanfaatan dana Otsus. Peningkatan kualitas pendidikan dinilai menjadi kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Nadya berharap, apabila perpanjangan Otsus disetujui, Pemerintah Aceh tidak hanya berfokus pada keberlanjutan program, tetapi juga melakukan perbaikan dan inovasi kebijakan.
“Perpanjangan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kebijakan, bukan sekadar melanjutkan program yang sudah ada,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan dari berbagai pihak diperlukan agar proses pembahasan di tingkat pusat dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat Aceh.
“Dukungan bersama penting agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
