Banda Aceh, MediaKontras.id | Wacana penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, terus menjadi perhatian publik. Di tengah perdebatan yang berkembang, perbedaan pandangan di internal Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (IPELMASRA) Banda Aceh turut mencuat dan menjadi sorotan.
Wakil Ketua I IPELMASRA Banda Aceh, Teungku Syah Maulanan Hilal, secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap rencana aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Sementara itu, hingga saat ini Ketua Umum IPELMASRA Banda Aceh, Muhammad Irsal Mumtazal, S.H., belum mengeluarkan pernyataan resmi organisasi yang secara tegas menyatakan dukungan maupun penolakan terhadap rencana tersebut.
Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap masa depan kawasan Beutong Ateuh Banggalang, yang selama ini dikenal memiliki nilai ekologis penting sekaligus menyimpan potensi sumber daya alam yang menjadi perhatian berbagai pihak.
Teungku Syah Maulanan Hilal menilai bahwa isu pertambangan tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan investasi atau peningkatan pendapatan daerah. Menurutnya, terdapat aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
Ia menyampaikan bahwa kawasan Beutong Ateuh Banggalang memiliki keterkaitan erat dengan sumber daya air, kawasan hutan, serta ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat setempat.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Karena itu, kami memandang perlu bersikap tegas terhadap rencana yang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi ruang hidup masyarakat,” ujar Hilal dalam siaran pers yang diterima pada hari Selasa, (09/06/2026).
Menurutnya, organisasi mahasiswa harus tetap kritis terhadap setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi masa depan daerah, terutama jika menyangkut isu lingkungan dan keberlanjutan.
Di sisi lain, belum adanya pernyataan resmi dari Ketua Umum IPELMASRA memunculkan berbagai pandangan di kalangan internal organisasi. Sejumlah pengurus menilai sikap tersebut sebagai bentuk kehati-hatian dalam menyikapi isu yang memiliki dimensi politik, sosial, dan kebijakan publik yang cukup kompleks.
Dalam berbagai komunikasi internal yang berkembang, Ketua Umum disebut lebih memilih pendekatan dialogis serta mengedepankan proses musyawarah organisasi sebelum menentukan sikap kelembagaan secara resmi.
Pendekatan tersebut dipandang sebagai upaya menjaga hubungan konstruktif dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya maupun DPRK Nagan Raya, sekaligus menghindari pengambilan keputusan yang terburu-buru tanpa melalui mekanisme organisasi yang lengkap.
Hingga saat ini, IPELMASRA Banda Aceh belum menetapkan sikap resmi melalui forum organisasi yang melibatkan seluruh unsur kepengurusan.
Pertemuan Pemerintah dan Mahasiswa Jadi Sorotan. Hilal juga menyoroti pertemuan yang mempertemukan Bupati Nagan Raya, Ketua DPRK, sejumlah anggota DPRK, serta mahasiswa Nagan Raya di Banda Aceh pada Minggu (7/6/2026).
Menurutnya, agenda yang membahas isu strategis seperti pertambangan semestinya disosialisasikan secara lebih terbuka kepada seluruh mahasiswa Nagan Raya agar tidak menimbulkan kesan eksklusif maupun ruang spekulasi di tengah masyarakat.
“Yang menjadi perhatian bukan sekadar siapa yang hadir, tetapi bagaimana mekanisme penyampaian informasi kepada mahasiswa secara luas. Transparansi penting agar tidak muncul berbagai persepsi di tengah publik,” katanya.
Ia menilai bahwa setiap forum yang melibatkan pemerintah daerah dan mahasiswa dalam pembahasan isu strategis perlu mengedepankan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas.
Dorongan Mendengar Aspirasi Masyarakat Secara Langsung. Lebih lanjut, Hilal mendorong Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan DPRK untuk tidak hanya membangun komunikasi di ruang-ruang diskusi perkotaan, tetapi juga turun langsung ke Beutong Ateuh Banggalang guna mendengar pandangan masyarakat yang berada di wilayah terdampak.
Menurutnya, aspirasi masyarakat lokal harus menjadi dasar utama dalam setiap pembahasan terkait masa depan kawasan tersebut.
“Pemerintah perlu hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendengar berbagai pandangan yang berkembang. Isu ini menyangkut kehidupan masyarakat dan masa depan lingkungan yang harus dipertimbangkan secara komprehensif,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Hilal menegaskan bahwa Beutong Ateuh Banggalang tidak hanya dipandang sebagai wilayah yang memiliki potensi investasi, tetapi juga sebagai ruang hidup masyarakat yang memiliki nilai sejarah, sosial, budaya, dan ekologis.
Karena itu, ia berharap setiap kebijakan yang diambil terkait kawasan tersebut dapat dilakukan secara transparan, partisipatif, serta melibatkan masyarakat yang akan merasakan dampaknya secara langsung.
Perdebatan mengenai rencana pertambangan di Beutong Ateuh Banggalang hingga kini masih terus berlangsung. Di tengah beragam pandangan yang muncul, masyarakat menantikan proses pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat lokal secara berkelanjutan.
