MediaKontras.id | Momentum Hari Kebangkitan Nasional (HKN) yang diperingati setiap 20 Mei adalah simbol kesadaran kolektif bangsa untuk bangkit, bersatu, dan berjuang demi kedaulatan. Semangat ini juga relevan dengan upaya percepatan Pemilihan Geuchik Langsung (Pilchiksung) yang akan di helat oleh Pemko Langsa, sebagai wujud nyata kebangkitan demokrasi lokal.
Pilchiksung bukan sekadar proses politik, tetapi juga manifestasi kedaulatan rakyat di tingkat gampong dalam wilayah Kota Langsa, yang dijamin dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Di Aceh Jo. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong Jo. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong.
Artinya dengan mempercepat pelaksanaannya, masyarakat Langsa diberi ruang lebih luas untuk menentukan pemimpin gampong yang amanah, transparan, dan berorientasi pada pembangunan.
Menyikapi ikhwal Pilchiksung yang tertunda akibat masih menunggu surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai dasar hukum pelaksanaan tahapan pemilihan di tingkat gampong.
Ketua DPD KNPI Kota Langsa, melalui Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Muhammad Iqbal, SH, MH, kepada MediaKontras.id, Rabu, 19 Mei 2026 menegaskan bahwa percepatan Pilchiksung adalah bagian dari semangat kebangkitan nasional: bangkit dari pemulihan pasca bencana, memperkuat persatuan, dan menegakkan serta menguatkan demokrasi dari akar rumput.
“Momentum Harkitnas harus kita jadikan energi baru untuk mempercepat proses demokrasi lokal. Alangkah sangat efektif dan sejalan dengan nilai demokrasi serta semangat keacehan, jika pimpinan gampong adalah geuchik yang dipilih langsung oleh masyarakatnya. Pemilihan langsung ini bukan hanya prosedur politik, tetapi juga manifestasi dari kedaulatan rakyat yang telah lama menjadi bagian dari tradisi Aceh,” ungkap Iqbal.
Lebih lanjut, Iqbal menjabarkan bahwa dalam sejarah Aceh, kepemimpinan selalu berakar pada legitimasi masyarakat dan nilai religiusitas. Dengan Pilchiksung masyarakat Langsa menegaskan kembali bahwa kepemimpinan desa harus lahir dari suara rakyat, bukan dari pelaksana tugas semata. Hal ini memperkuat kepercayaan, transparansi, dan partisipasi aktif warga dalam pembangunan gampong.
Momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa dimulai dari rakyat. Maka, percepatan Pilchiksung di Langsa adalah langkah nyata untuk menghidupkan semangat kebangkitan itu di tingkat lokal, sekaligus menjaga identitas keacehan yang menjunjung tinggi demokrasi, musyawarah, dan persatuan.
Maka demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Langsa sebagai leading sektor atas helatan pemilihan tersebut harus mampu melaksanakan agenda pesta demokrasi di ranah gampong tersebut.
Mulai dari perencanaan, menformulasikan regulasi, agenda setting atau tahapan pelaksanaan, pengawasaan, dalam konsep kebijakan. Sehingga tidak terjadi keterlambatan atau penundaan yang diakibatkan oleh perihal teknis yang menghambat terlaksananya Pilchiksung yang seakan menjadi kesan bahwa Pemerintah Kota Langsa tidak memprioritaskan agenda Pilchiksung terlaksana dengan tepat waktu.
“Sejatinya, ini gawean DPMG secara teknis dan tentunya pemimpin menempatkan bawahan harus sesuai dan mampu melaksanakan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang apik,” tandas Iqbal yang kini menjadi Lawyer di Kota Batam itu. [ian]
