MediaKontras.id | Solidaritas Pemuda Anti Korupsi (SiPAK) meminta Kapolda Aceh yang baru, Brigjen Pol. Ruddi Setiawan, menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama kepemimpinannya. Organisasi tersebut menilai pergantian pucuk pimpinan di Polda Aceh harus menjadi momentum mempercepat penuntasan berbagai perkara korupsi yang selama ini belum menunjukkan kepastian hukum.
Koordinator SiPAK, Muhammad Akhyar bin Usman, menyatakan bahwa kehadiran pimpinan baru di Korps Bhayangkara Serambi Mekkah ini harus menjadi momentum penting dalam memecah kebuntuan terhadap penanganan sejumlah kasus korupsi yang selama ini dinilai jalan di tempat. Menurutnya, publik memerlukan sinyal kuat bahwa estafet kepemimpinan ini akan diikuti oleh akselerasi nyata, bukan sekadar rutinitas pergantian jabatan di tingkat birokrasi penegak hukum.
“Kami berharap Kapolda baru bersikap tegas dan serius dalam melakukan akselerasi penanganan kasus-kasus korupsi di Aceh. Fokus utama harus diarahkan pada penuntasan perkara-perkara krusial yang selama ini masih tertahan atau ‘mangkrak’ di meja penyidik. Kepastian hukum atas kasus-kasus tersebut adalah utang profesionalitas institusi yang sangat dinantikan oleh masyarakat,” ujar Akhyar.
SiPAK menilai tantangan yang dihadapi Polda Aceh ke depan sangat kompleks, terutama dalam mengawal transparansi anggaran daerah. Apalagi dengan kondisi menyusutnya alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh saat ini, setiap rupiah anggaran negara menjadi sangat berharga dan harus dipastikan tepat sasaran demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap sektor-sektor rawan seperti pengadaan barang dan jasa, dana pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola anggaran daerah harus diperketat agar tidak menjadi ladang subur bagi para pemburu rente.
Namun, dengan latar belakang dan pengalaman panjang yang dimiliki Brigjen Pol. Ruddi Setiawan di bidang reserse, SiPAK optimis Kapolda mampu membawa perubahan signifikan. Rekam jejak investigatif dan kompetensi manajerial yang matang di dunia reserse diyakini menjadi modal utama bagi jenderal bintang satu ini untuk mengonsolidasikan jajaran internal Ditreskrimsus. Hal ini penting guna melakukan evaluasi total terhadap hambatan-hambatan penyidikan, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih progresif, objektif, dan berani menembus sekat-sekat intervensi politik lokal.
Di akhir pernyataannya, Akhyar menegaskan SiPAK akan terus mengawal kinerja penegakan hukum di Aceh secara kritis dan konstruktif. Menurutnya, keberhasilan Kapolda Aceh dalam menuntaskan perkara korupsi serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik akan menjadi tolok ukur komitmen institusi kepolisian dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Aceh. Ia menambahkan, SiPAK siap mendukung setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu.
