Banda Aceh, MediaKontras.id | Kurang dari tiga bulan setelah pemerintah pusat menyetujui Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman, Pemerintah Aceh bersiap mengajukan revisi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menginginkan skema pengembangan yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi daerah melalui pengolahan gas dan kondensat di daratan Aceh sebagai bagian dari strategi hilirisasi dan penguatan ekonomi lokal.
Ihwal intruksi Gubernur Mualem tersebut dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun. “Benar, arahan Pak Gubernur memang demikian. Jadi kita segera menyiapkannya,” kata Sekda Nasir di Banda Aceh, Minggu (21/06/2026).
Nasir menambahkan, pembahasan skema revisi PoD Blok Andaman tersebut dilaksanakan pada Selasa (23/06/2026). “Pak Gubernur memberi arahan bahwa pembahasan revisi PoD perlu melibatkan bebagai pihak, sehingga dapat menjadi representasi masyarakat Aceh,” katanya.
Menurut Nasir, pembahasan skema revisi PoD Blok Andaman ini merupakan kelanjutan pertemuan Gubernur Mualem dengan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu malam (10 Juni 2026).
“Saya ikut serta dalam pertemuan tersebut,” katanya. “Kesepakatan waktu itu, SKK Migas memberi ruang kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi PoD Blok Andaman. Bahkan bersedia mengakomodirnya.”
Perlu digarisbawahi, kata Nasir, bahwa Gubernur Mualem tak menolak proyek lapangan gas Tengkulo South Andaman dan Mubadala Energy sebagai investornya. “Pemerintah Aceh mendukung iklim investasi yang positif, selama ini terus mendorong adanya penanaman modal di Aceh,” katanya.
Gubernur Mualem, kata Nasir, berpandangan bahwa penanaman modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. “Menjadi simpul utama dalam menekan angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran,” katanya.
“Soal itu, juga terdapat dalam Visi dan Misi Pemerintah Aceh yang adalah turunan dari Visi dan Misi Mualem (Gubernur Aceh Muzakir Manaf) dan Dek Fadh (Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah).”
Jadi, kata Nasir, revisi PoD proyek lapangan gas Tengkulo South Andaman disesuaikan dengan arah pembangunan Aceh yang sesuai dengan visi dan misi Gubernur Mualem dan Wakil Gubernur. “Yaitu hilirisasi. Hilirisasi ini sejalan dengan program nasional. Jadi program Gubernur Mualem itu linier dengan program Presiden Prabowo,” katanya.
Karena itu, Nasir menjelaskan, Gubernur Mualem menginginkan skema penyaluran gas dan kondensat langsung ke darat (onshore pipelining) kemudian diproses di Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun, Lhoksermawe.
“Gubernur Mualem mendorong Blok Andaman berdampak pada multiplier effect ekonomi dengan bertumbuhnya sektor-sektor industri-industri serta membuka lapangan usaha lainnya,” kata Nasir. “Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai.”
Itulah sebabnya, Nasir menambahkan, Gubernur Mualem meminta revisi terhadap PoD yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026. Dalam PoD itu, gas dan kondesat diproses di FPSO (Floating Production Storage dan Offloading) di South Andaman, kemudian disalurkan ke ORF (Onshore Receiving Facilities) yang berlokasi di KEK Arun, Lhokseumawe. Proses penyalurannya melalui Offshore Gas Pipeline dari FPSO ke ORF.[]
