MediaKontras.id | Integrasi budaya lokal dan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran dinilai penting untuk membangun pendidikan yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Pendidikan berisiko terasa jauh dari realitas sehari-hari apabila budaya dan pengetahuan lokal tidak dijadikan sebagai sumber pembelajaran.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rancangan Kurikulum Muatan Kearifan Lokal dan Pendidikan Islami yang menghadirkan dua pembicara utama, Prof. Mohd Nasir dan Dr. Rita Sari, M.Pd, dari Yayasan Sagoe Aceh Antara (SAGOE), kegiatan ini digagas Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Kabupaten Aceh Timur, di Aula Dinas Pendidikan Dayah, Kamis, 5 November 2026.
Prof. Mohd Nasir, salah seorang narasumber dalam kegiatan tersebut, mengatakan bahwa budaya dan pengetahuan lokal perlu mendapat tempat dalam proses pendidikan agar pembelajaran memiliki keterkaitan dengan kehidupan peserta didik dan lingkungan sosialnya.
Pada bagian lain, ia menambahkan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan perlu diarahkan pada penguatan nilai tauhid, akhlak, dan tanggung jawab sosial, termasuk kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan tanggung jawab peserta didik.
Sejalan dengan pemikiran tersebut, Dr. Rita Sari, M.Pd., memaparkan rancangan kerangka Kurikulum Muatan Lokal Aceh Timur yang mengintegrasikan budaya Aceh dan Gayo, pengetahuan lokal, serta nilai-nilai Islam ke dalam mata pelajaran yang relevan.
Rita mengusulkan prinsip satu kerangka kurikulum dengan dua konteks budaya utama, yakni wilayah pesisir dan pedalaman. Kedua konteks tersebut menjadi dasar pengembangan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik lingkungan, tradisi, pengetahuan, dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.
Dalam rancangan tersebut, pengembangan muatan lokal mengacu pada tujuh unsur kebudayaan, meliputi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, serta kesenian.
Integrasi muatan lokal ke dalam pembelajaran dilakukan melalui lima tahapan, yaitu pemetaan kompetensi, identifikasi budaya, penguatan pengetahuan, telaah nilai Islam, serta perancangan aktivitas dan asesmen pembelajaran. Telaah nilai Islam dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi ayat Al-Qur’an dan hadis, termasuk ketepatan tafsir dan keabsahan sumber.
Rita juga membedakan orientasi pembelajaran berdasarkan jenjang pendidikan. Pada tingkat sekolah dasar (SD), peserta didik diarahkan untuk mengenal dan mengapresiasi budaya serta lingkungan sekitar melalui pengalaman konkret. Sementara itu, pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), pembelajaran diarahkan pada kemampuan memahami, menganalisis, dan mengembangkan pengetahuan melalui investigasi, proyek, serta pemecahan masalah kontekstual.
Sebagai tahap awal penerapan, Rita mengusulkan empat lokasi percontohan (pilot project), yakni SD pesisir di Idi, SMP pesisir di Alue Lhok, SD pedalaman di Peunaron, dan SMP pedalaman di Lokop.
Pada wilayah pesisir, pembelajaran dapat mengangkat kehidupan nelayan, tambak, mangrove, ekosistem pesisir, serta pengelolaan sumber daya perikanan. Sementara itu, di wilayah pedalaman, materi dapat dikembangkan melalui lingkungan kebun, sungai, hutan, tanaman pangan, serta aktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat.
Menurut Rita, empat lokasi tersebut bukan dimaksudkan untuk membentuk kurikulum pesisir dan pedalaman secara terpisah. Keempatnya menjadi ruang pengujian penerapan satu kerangka kurikulum dalam konteks sosial dan budaya masyarakat yang beragam.
FGD tersebut diikuti sejumlah tokoh, akademisi, praktisi, dan pemerhati pendidikan dari Kabupaten Aceh Timur, Banda Aceh, serta Kota Langsa. Forum ini menjadi ruang untuk menghimpun masukan dan menyempurnakan rancangan kurikulum sebelum dikembangkan lebih lanjut.
Ketua MPA Aceh Timur, Tgk. Alauddin, SE, yang akrab disapa Tgk. Au, mengatakan gagasan penyusunan rancangan kurikulum tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Aceh Timur pada 15 Juli 2026. Inisiatif itu juga menjadi bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur 2025–2030.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan hari ini yang dihadiri para praktisi, akademisi, dan pemerhati pendidikan. Saya berharap kegiatan ini akan memberikan hasil terbaik bagi pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Timur,” ujarnya.
Melalui penyusunan kurikulum tersebut, MPA Aceh Timur berupaya mendorong pengembangan pendidikan yang tidak terlepas dari identitas budaya masyarakat dan nilai-nilai keislaman. Masukan dari para akademisi, praktisi, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan diharapkan menjadi dasar penyempurnaan rancangan kurikulum muatan lokal di Aceh Timur. [ian]