Siswa SD di Pidie Jaya Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai, PII Desak Pemerintah Bertindak
PIDIE JAYA — Keselamatan siswa sekolah dasar di Gampong Sarah Panyang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, menjadi sorotan setelah anak-anak dilaporkan harus menyeberangi Sungai Krueng Cubo untuk mencapai sekolah. Ketiadaan jembatan penyeberangan di kawasan tersebut mendorong Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Pidie Jaya mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena anak-anak, yang sebagian besar merupakan siswa SDN 28 Bandar Baru, harus melewati sungai dengan arus yang dilaporkan deras. Situasi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan mereka, terutama ketika debit air meningkat.
Ketua Umum PD PII Pidie Jaya, Yusril Mubarak, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi akses pendidikan yang dihadapi anak-anak di wilayah tersebut. Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut keterbatasan infrastruktur, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan keselamatan anak dan pemenuhan hak atas pendidikan.
“Kami yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan merasa sangat resah melihat akses menuju tempat menuntut ilmu yang sedemikian ekstrem. Sangat memilukan ketika melihat anak-anak yang baru menempuh jenjang sekolah dasar harus bertaruh nyawa melewati arus sungai yang sangat deras tanpa adanya alat pengaman sama sekali,” ujar Yusril, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Yusril, akses menuju sekolah seharusnya menjadi bagian dari pelayanan dasar yang aman dan layak bagi seluruh anak, tanpa terkecuali mereka yang tinggal di wilayah pedalaman. Keterbatasan infrastruktur tidak semestinya membuat siswa menghadapi risiko keselamatan setiap kali berangkat dan pulang sekolah.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu melihat persoalan tersebut sebagai kebutuhan mendesak yang membutuhkan penanganan terukur. Selain pembangunan infrastruktur permanen, langkah darurat juga diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan selama akses penyeberangan yang aman belum tersedia.
“Pendidikan seharusnya menjadi tangga mobilitas sosial, bukan arena adu nyali yang mengancam nyawa. Anak-anak harus mendapatkan kesempatan belajar dengan aman, tanpa dibayangi risiko ketika menyeberangi sungai setiap hari,” tegasnya.
Yusril juga mengingatkan bahwa pemerataan akses pendidikan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga harus dirasakan masyarakat di wilayah terpencil.
Ia menegaskan, pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan persoalan masyarakat yang belum mendapatkan perhatian memadai, termasuk ketimpangan infrastruktur pendidikan di kawasan pedalaman.
Berdasarkan informasi yang disampaikan PD PII Pidie Jaya, persoalan akses penyeberangan di kawasan Lhok Duek, Gampong Sarah Panyang, telah berlangsung selama bertahun-tahun. Fasilitas sekolah induk dan ruang belajar utama berada di seberang sungai, sehingga siswa harus menyeberangi Krueng Cubo untuk mencapai lokasi pendidikan.
Sementara itu, jalur alternatif yang tersedia disebut membutuhkan waktu tempuh lebih lama. Kondisi tersebut membuat penyeberangan sungai masih menjadi pilihan bagi siswa, meskipun berisiko terhadap keselamatan mereka.
Atas kondisi tersebut, PD PII Pidie Jaya mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bersama instansi teknis terkait segera turun ke lapangan untuk memverifikasi kondisi, menilai tingkat risiko, dan menetapkan langkah penanganan yang diperlukan.
PII juga mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan upaya perlindungan sementara bagi para siswa sembari menyiapkan solusi jangka panjang, termasuk pembangunan jembatan penyeberangan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Menurut Yusril, respons pemerintah tidak seharusnya berhenti pada peninjauan atau penyampaian rencana. Diperlukan langkah nyata, koordinasi lintas instansi, serta kepastian tindak lanjut agar persoalan tersebut tidak terus berulang setiap tahun.
“Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas. Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar mereka dapat bersekolah dengan aman dan memperoleh hak pendidikan yang layak,” tutup Yusril.
Persoalan akses pendidikan di Sarah Panyang menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya diukur dari tersedianya fasilitas pendidikan, tetapi juga dari kemudahan dan keamanan siswa dalam menjangkaunya. Kehadiran infrastruktur yang layak menjadi kebutuhan mendasar agar anak-anak di wilayah pedalaman dapat belajar tanpa harus menghadapi risiko keselamatan dalam perjalanan menuju sekolah.