Oleh: Sofyan, S.Sos
Membaca arah pergerakan politik Aceh saat ini, situasinya memang terkesan tenang. Namun, di balik ketenangan tersebut, terdapat dinamika politik yang patut dicermati secara serius. Ibarat api dalam sekam, eskalasi politik dapat berkembang apabila tidak diantisipasi dengan langkah yang tepat.
Fenomena pengibaran Bendera Bintang Bulan di sejumlah daerah di Aceh, termasuk dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, menjadi salah satu perhatian saya dalam membaca perkembangan politik Aceh saat ini.
Secara pribadi, saya menilai fenomena ini bukan sekadar gerakan sporadis masyarakat. Pola pengibaran yang berulang di berbagai daerah menjadi dasar analisis saya bahwa terdapat pergerakan yang terstruktur dan masif, serta kemungkinan adanya pihak tertentu yang menggerakkannya.
Analisis ini saya sampaikan sebagai pandangan politik pribadi yang menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai Mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Malikussaleh terkait dinamika politik Aceh Hari ini.
Karena itu, saya mendorong Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dan Ketua DPRA untuk segera mengambil sikap politik yang jelas terhadap polemik Bendera Bintang Bulan.
Persoalan ini tidak bisa terus dibiarkan berkembang tanpa kejelasan. Apalagi, isu bendera merupakan salah satu bagian penting dari perjalanan implementasi MoU Helsinki yang hingga kini masih menjadi perhatian dan perdebatan politik di Aceh.
Saya berpandangan bahwa penyelesaian persoalan ini harus dipimpin oleh pemimpin Aceh, bukan terus dibiarkan menjadi beban masyarakat. Saya mendorong agar Gubernur Aceh dan Ketua DPRA mengambil langkah konkret, termasuk memperjelas sikap mengenai pengibaran Bendera Bintang Bulan di kantor Gubernur Aceh dan gedung DPRA melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Mualem memiliki pengalaman historis dalam perjalanan konflik dan perdamaian Aceh. Bersama pimpinan DPRA, ia memiliki posisi strategis untuk membuka ruang komunikasi dan mendorong penyelesaian politik yang tidak merugikan masyarakat.
Jangan sampai rakyat terus menjadi bola politik dalam persoalan yang seharusnya diselesaikan oleh para pemimpin.
Saya menyampaikan dorongan ini bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai peringatan agar seluruh pihak tidak menganggap fenomena tersebut sebagai persoalan biasa. Kita harus mengantisipasi setiap potensi eskalasi sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas, terutama jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil.
Aceh telah melewati beberapa fase sejarah konflik yang panjang. Jangan sampai ketidakjelasan sikap dan lambannya penyelesaian persoalan politik membuat masyarakat kembali menanggung risiko yang seharusnya dapat dicegah, dan membiarkan rakyat melawan pihak keamanan dalam hal ini TNI sebagai garis terdepan dalam mempertahan kedaulatan Republik Indonesia.
Kini saatnya pemimpin Aceh menunjukkan tanggung jawabnya. Persoalan bendera harus mendapatkan kejelasan melalui langkah politik, komunikasi, dan mekanisme hukum yang tepat.
Perdamaian Aceh harus dijaga dengan keberanian mengambil sikap, bukan dengan membiarkan persoalan terus menggantung. Jangan biarkan rakyat menjadi korban dari ketidakjelasan politik.
Khusus kepada pihak keamanan dalam hal ini TNI untuk dapat mengambil langkah – langkah persuasif dan mengedepan kearifan lokal dalam setiap tindakan demi tercapainya perdamaian secara hakiki.