MediaKontras.id | Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Pesantren Seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi di Jakarta sebagai bentuk kecaman terhadap pernyataan Saiful Mujani yang dinilai berpotensi mengarah pada ajakan makar dan penggulingan pemerintahan yang sah. Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Pusat BEM Pesantren Seluruh Indonesia, Ahmad Tomy Wijaya, yang menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh keluar dari koridor konstitusi dan etika demokrasi.
Dalam orasinya, Ahmad Tomy Wijaya menyampaikan bahwa dalam perspektif akademik, narasi yang mengarah pada delegitimasi pemerintahan di luar mekanisme konstitusional merupakan bentuk penyimpangan serius dari prinsip demokrasi modern. Ia menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, pergantian kekuasaan telah diatur secara jelas melalui mekanisme yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik melalui pemilihan umum maupun prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, menurutnya, setiap ajakan yang mengarah pada penggulingan kekuasaan di luar jalur tersebut tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan instabilitas nasional.
Sebagai bentuk aksi simbolis, massa aksi kemudian menyiramkan air doa yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah oleh para santri. Aksi ini dimaknai sebagai ikhtiar spiritual untuk “meruqyah” Saudara Saiful Mujani agar dijauhkan dari pikiran dan ajakan yang dapat memecah belah bangsa, serta dikembalikan kepada kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai pesantren.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa sejarah politik global telah menunjukkan bagaimana praktik kudeta atau penggulingan kekuasaan secara paksa kerap berujung pada konflik berkepanjangan. Ahmad Tomy Wijaya mencontohkan kondisi di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah yang mengalami krisis akibat instabilitas politik, di mana konflik kekuasaan berkembang menjadi perang saudara, kehancuran ekonomi, serta krisis kemanusiaan yang meluas. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam situasi serupa akibat berkembangnya narasi-narasi inkonstitusional di ruang publik.
Dalam aksi tersebut, BEM Pesantren Seluruh Indonesia menyampaikan lima tuntutan resmi:
1. *Mengecam dan mengutuk keras* segala bentuk pernyataan, sikap, maupun tindakan Saudara Saiful Mujani yang diduga memenuhi unsur tindak pidana makar terhadap pemerintahan yang sah hasil Pemilu 2024.
2. *Mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia*, khususnya Bareskrim Polri, untuk segera melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap Saudara Saiful Mujani sesuai peraturan perundang-undangan.
3. *Menuntut Saudara Saiful Mujani* untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, serta kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang ditimbulkan.
4. *Mengimbau seluruh elemen masyarakat* untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, menjaga persatuan, dan mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.
5. *Mendukung penuh* upaya pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas nasional dan menegakkan wibawa hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ahmad Tomy Wijaya menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk komitmen mahasiswa pesantren dalam menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi. “Bagi santri, hubbul wathan minal iman. Negara hukum tidak boleh kalah oleh opini liar,” tegasnya. [red]
